Balai Bahasa Aceh Perluas Revitalisasi Bahasa Aceh ke Aceh Barat dan Bireuen
Balai Bahasa Provinsi Aceh (BBPA) akan memperluas program revitalisasi bahasa Aceh ke Kabupaten Aceh Barat dan Bireuen pada tahun 2025 untuk mencegah kepunahan bahasa daerah tersebut.
Balai Bahasa Provinsi Aceh (BBPA) terus berupaya melestarikan bahasa Aceh dengan memperluas program revitalisasi ke Kabupaten Aceh Barat dan Bireuen pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap penurunan jumlah penutur bahasa Aceh, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Program ini bertujuan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah yang kaya akan budaya dan sejarah Aceh.
Kepala Balai Bahasa Aceh, Umar Solikhan, menjelaskan bahwa rencana perluasan program revitalisasi ini masih dalam tahap perancangan. Sebelumnya, BBPA telah sukses menjalankan program revitalisasi bahasa Gayo di Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues pada tahun 2023, dan dilanjutkan pada tahun 2024 dengan menambahkan revitalisasi bahasa Aceh di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie. Perluasan ke Aceh Barat dan Bireuen diharapkan dapat mendistribusikan program secara lebih merata dan efektif.
Penurunan jumlah penutur bahasa Aceh di kalangan generasi muda menjadi perhatian serius. Banyak pasangan muda yang tidak mengajarkan bahasa Aceh kepada anak-anak mereka, menganggap bahasa Indonesia lebih modern dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat jelas dalam program-program yang telah dilaksanakan BBPA, di mana banyak anak muda mengalami kesulitan dalam menulis cerita rakyat dalam bahasa Aceh, lebih memilih menulis dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu baru kemudian menerjemahkannya.
Tantangan Revitalisasi Bahasa Aceh
Umar Solikhan juga menyoroti kurang optimalnya pelibatan pemerintah daerah dalam upaya revitalisasi bahasa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa daerah. Namun, implementasinya masih belum maksimal, terutama karena belum adanya regulasi kurikulum muatan lokal yang mewajibkan pengajaran bahasa daerah di sekolah.
Pemerintah Aceh hingga kini belum mengeluarkan peraturan daerah atau qanun yang mewajibkan sekolah untuk menerapkan muatan lokal bahasa Aceh. Selain itu, keberadaan guru bahasa Aceh juga menjadi tantangan. Belum ada guru khusus yang disiapkan, dan status guru bahasa daerah belum diakui secara resmi, sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan dan pengakuan yang sama seperti guru mata pelajaran lain.
BBPA berharap Pemerintah Aceh dapat bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengakuan atas profesionalisme guru bahasa daerah sangat penting agar mereka mendapatkan tunjangan dan pengakuan yang setara dengan guru lainnya. Dengan demikian, upaya revitalisasi bahasa Aceh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Langkah Konkret Revitalisasi Bahasa Aceh
Program revitalisasi bahasa Aceh yang dilakukan BBPA mencakup berbagai kegiatan, antara lain pelatihan bagi guru dan masyarakat, pengembangan materi pembelajaran, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kebahasaan seperti lomba menulis cerpen dan puisi berbahasa Aceh. Selain itu, BBPA juga berupaya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Aceh di media massa dan platform digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah.
Perluasan program revitalisasi ke Aceh Barat dan Bireuen merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan bahasa Aceh. Dengan melibatkan lebih banyak daerah, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak penutur bahasa Aceh dan meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap kekayaan bahasa daerah tersebut. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama antara BBPA, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat Aceh.
Ke depan, BBPA akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan program revitalisasi bahasa Aceh. Hal ini termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas penutur bahasa Aceh. Dengan demikian, upaya pelestarian bahasa Aceh dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Pemerintah Aceh diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap program revitalisasi bahasa Aceh. Dukungan ini dapat berupa kebijakan yang mendukung pengajaran bahasa Aceh di sekolah, pengakuan status guru bahasa Aceh, serta alokasi anggaran yang memadai. Dengan dukungan tersebut, upaya pelestarian bahasa Aceh akan lebih mudah dan efektif.
Melalui upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan bahasa Aceh dapat tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. Bahasa Aceh bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas dan kebudayaan Aceh yang perlu dijaga dan dilestarikan.
