Bali Sukses Beralih ke Transaksi Pemda Digital, Raih Penghargaan Nasional

Seluruh pemerintah daerah di Bali telah bertransformasi digital, meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan daerah serta meraih penghargaan bergengsi.

Denpasar, 30 April 2024 (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Bali telah sepenuhnya digital. Langkah ini dinilai berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan hal ini dalam Baligivation 2025 di Denpasar.

Soeriadimadja menjelaskan, "Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah berstatus digital." Digitalisasi ini mencakup perluasan pembayaran non-tunai untuk pajak dan retribusi. Keberhasilan ini juga dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai yang terbaik dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Jawa dan Bali, serta penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Bali dari Bank Indonesia atas implementasi pembayaran nontunai nasional terbaik.

Soeriadimadja menambahkan, "Ini pertumbuhan bagus untuk pengelolaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah." Transformasi digital ini terlihat jelas dari peningkatan transaksi. Pada 2023, hanya empat Pemda yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan total transaksi Rp116 juta. Namun, pada 2024, penggunaan KKI telah mencapai 100 persen di sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali, dengan total transaksi mencapai Rp2,23 miliar.

Digitalisasi: Strategi Menuju Bali Digital

BI mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjadikan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Namun, untuk mewujudkan visi Bali sebagai pulau digital, Soeriadimadja menekankan pentingnya tiga strategi utama: kolaborasi, konektivitas, dan kepemilikan.

Lebih lanjut, ia merinci empat langkah yang perlu diperkuat. Pertama, komitmen memperkuat regulasi, misalnya melalui Surat Edaran Gubernur Bali terkait akselerasi ETPD dan optimalisasi KKI. Kedua, memperkuat penerimaan transaksi digital di destinasi wisata. Ketiga, penguatan infrastruktur digital. Terakhir, memperkuat edukasi dan perlindungan masyarakat terkait risiko transaksi digital.

Keberhasilan Implementasi ETPD di Bali
Implementasi ETPD di Bali menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari hanya empat Pemda yang menggunakan KKI pada 2023, kini seluruh Pemda di Bali telah menerapkan sistem digital. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

• Peningkatan transaksi dari Rp116 juta pada 2023 menjadi Rp2,23 miliar pada 2024.
• Penghargaan dari TP2DD dan Bank Indonesia atas keberhasilan implementasi digitalisasi.
• Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai alat pembayaran utama.

Tantangan ke Depan
Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan Bali sebagai pulau digital. Penguatan regulasi, infrastruktur digital, dan edukasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital ini.

Keberhasilan Bali dalam mendigitalisasi transaksi Pemda menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi digital di daerah.