Banjir Bima: Gubernur NTB Instruksikan Penanganan Darurat
Penjabat Gubernur NTB menginstruksikan OPD untuk segera menangani banjir di Bima yang telah mengakibatkan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan beberapa korban jiwa.
Banjir yang melanda Kecamatan Ambalawi dan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (2/2) telah memaksa Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, untuk mengambil tindakan cepat. Instruksi langsung dikeluarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan penanganan bencana.
Respon Cepat Penanganan Bencana
Dalam sebuah rapat di Mataram pada Senin (3/2), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi, menyampaikan arahan Pj Gubernur. OPD diarahkan untuk fokus pada ketersediaan makanan, air bersih, penanganan kesehatan, dan pemulihan pasokan listrik bagi warga terdampak. BPBD NTB sendiri telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima untuk melakukan asesmen lapangan.
Dampak Banjir dan Upaya Penanganan
Berdasarkan laporan BPBD NTB, tiga desa di Kecamatan Wera dan Ambalawi terdampak banjir. Sembilan orang menjadi korban, enam lainnya masih dalam pencarian. Kerusakan material meliputi 12 rumah (7 rusak berat, 5 rusak ringan), fasilitas sekolah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi pembersihan lokasi, penyediaan konsumsi dan tenda darurat, serta pendistribusian kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah, dan air bersih.
Langkah-langkah Selanjutnya
Pj Gubernur Hassanudin menekankan pentingnya pendataan menyeluruh warga terdampak dan keluhan mereka. Ia menginstruksikan pembersihan pasca banjir, jaminan ketersediaan air bersih, makanan, dan listrik. Dinas Kesehatan diminta memastikan kesehatan masyarakat, sementara BPBD fokus pada logistik dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencegah isolasi warga.
Koordinasi Antar OPD
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Gubernur NTB dan sejumlah kepala dinas, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PUPR, Dinas LHK, serta Dinas Perpustakaan. Koordinasi antar instansi pemerintah dinilai krusial untuk memastikan efektivitas penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Kesimpulan
Banjir di Bima menuntut respon cepat dan terkoordinasi dari pemerintah. Instruksi Pj Gubernur NTB menunjukkan komitmen untuk memberikan bantuan dan memastikan keselamatan warga terdampak. Proses pendataan, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca-bencana ini.
