Bantahan Diskopindag Sampang Soal Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
Diskopindag Sampang membantah adanya penyelewengan pupuk bersubsidi dan menjelaskan penggunaan aplikasi I-Pubers untuk distribusi pupuk yang transparan dan sesuai HET.

Sampang, Jawa Timur, 1 Februari 2024 - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang membantah isu penyelewengan pupuk bersubsidi yang menyebabkan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Diskopindag, Chairijah, menegaskan distribusi pupuk berjalan sesuai prosedur pemerintah.
Chairijah, atau yang akrab disapa Qori, menjelaskan bahwa pemantauan distribusi dan HET kini lebih mudah berkat aplikasi I-Pubers. Aplikasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia ini berbasis NIK dan menghilangkan kebutuhan Kartu Tani. Petani cukup menggunakan KTP elektronik untuk membeli pupuk bersubsidi.
Sistem ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempermudah akses pupuk bagi petani. Dengan I-Pubers, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan petani tak perlu khawatir kekurangan pupuk. Keluhan terkait kelangkaan pupuk bisa dilaporkan ke Dinas Pertanian setempat untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia, distributor, dan kelompok tani.
Diskopindag Sampang memastikan HET pupuk tetap sesuai aturan: Urea Rp2.250/kg, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK Kakao Rp3.300/kg, dan pupuk organik Rp800/kg. Harga di atas HET kemungkinan terjadi karena pembelian tidak langsung dilakukan oleh petani di kios.
Sebelumnya, muncul aduan ke DPRD Sampang dan aksi demonstrasi mahasiswa terkait harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET. Namun, Diskopindag menegaskan bahwa berdasarkan pemantauan mereka, distribusi pupuk bersubsidi di Sampang berjalan lancar dan sesuai HET.
Aplikasi I-Pubers diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga memastikan pupuk sampai ke tangan petani dengan harga yang tepat. Dengan sistem yang terintegrasi ini, diharapkan permasalahan terkait pupuk bersubsidi dapat diminimalisir.
Ke depan, kolaborasi antar instansi terkait, mulai dari Diskopindag, Dinas Pertanian, PT Pupuk Indonesia, distributor, hingga kelompok tani akan terus dioptimalkan untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan efektif dan efisien, menjangkau seluruh petani di Sampang.