BNPP Perkuat Sinergi Pembangunan Perbatasan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan untuk pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Utara.
Jakarta, 7 Mei 2024 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kawasan perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah perbatasan. Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan perbatasan, yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat semata.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (5/5), Komjen Pol. Makhruzi Rahman melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang. Audiensi ini membahas sejumlah usulan strategis terkait pembangunan infrastruktur prioritas di kawasan perbatasan Kaltara. Sekretaris BNPP menjelaskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan program strategis nasional yang harus berkesinambungan dan tepat sasaran, serta membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Audiensi tersebut menjadi forum penting untuk mengumpulkan kebutuhan daerah yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025-2029. "Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional," tegas Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Pembangunan Infrastruktur Perbatasan dan Peran PLBN
BNPP telah membangun 15 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia. Tiga di antaranya terletak di Kaltara: PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau. Keberadaan PLBN ini memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas masyarakat perbatasan. "Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan," ujar Sekretaris BNPP.
Selain pembangunan PLBN, BNPP juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pengawasan dan pemantauan yang intensif bersama TNI dan Polri juga akan dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan. "Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus," tambah Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Sebagai langkah konkret, Sekretaris BNPP beserta jajarannya meninjau langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh titik perbatasan Kaltara. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh beberapa pejabat penting BNPP, termasuk Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dan beberapa kepala biro serta asisten deputi.
Koordinasi dan Pengawasan yang Intensif
Komitmen BNPP terhadap pembangunan perbatasan yang merata dan berkelanjutan sangat penting. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat, akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan pusat.
Dengan adanya sinergi yang kuat dan pengawasan yang intensif, diharapkan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan efektif dan efisien. Program-program pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Kalimantan Utara.
Keberhasilan pembangunan perbatasan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga akan memperkuat kedaulatan dan keamanan negara di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pembangunan perbatasan menjadi investasi jangka panjang yang penting bagi Indonesia.
Melalui kunjungan dan audiensi ini, BNPP menunjukkan komitmennya untuk memastikan pembangunan perbatasan di Kaltara berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perbatasan bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
