BPBD DKI Hadapi Tantangan Atasi Lonjakan Kasus Kebakaran Jakarta

BPBD DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam mengatasi peningkatan kasus kebakaran, terutama keterbatasan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan gedung-gedung yang tak memenuhi standar keselamatan kebakaran.

Jakarta, 27 Januari 2024 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan serius dalam menangani lonjakan kasus kebakaran di ibu kota. Mohammad Yohan, Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam upaya pemadaman dan pencegahan.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi kebakaran, khususnya di daerah padat penduduk yang sulit dijangkau. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam melakukan evakuasi dan pemadaman dengan cepat dan efisien. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran juga menjadi kendala besar.

Data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 mencatat lebih dari 1.200 kasus kebakaran disebabkan korsleting listrik. Fenomena ini sangat memprihatinkan, mengingat wilayah padat penduduk di Jakarta sangat rentan terhadap risiko ini. Penyebab utama korsleting ini antara lain penumpukan beban listrik pada satu terminal, instalasi listrik yang tak sesuai standar, dan penggunaan kabel yang tidak sesuai kapasitas.

Lebih lanjut, Yohan menjelaskan bahwa banyak gedung di Jakarta yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran, menambah kompleksitas penanganan kebakaran. Gedung-gedung tersebut menjadi potensi bahaya besar, dan membutuhkan upaya khusus dalam penanganannya. Minimnya alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi yang memadai juga menjadi masalah.

Meskipun menghadapi tantangan besar, BPBD DKI Jakarta tak tinggal diam. Untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas, BPBD telah membentuk tim reaksi cepat yang ditempatkan di 267 kelurahan. Tim ini berfungsi mempercepat koordinasi dan respon di tingkat lokal. Selain itu, pusat panggilan Jakarta Siaga 112 beroperasi 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat.

Ketika menerima laporan kebakaran, BPBD DKI Jakarta langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Gulkarmat, PLN, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan. Kerja sama antar instansi ini sangat penting dalam memastikan respon cepat dan terkoordinasi di lapangan.

Meskipun upaya telah dilakukan, Yohan mengakui bahwa tantangan dalam aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya masih menjadi kendala utama. Perlu peningkatan infrastruktur, sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap standar keselamatan kebakaran pada bangunan di Jakarta.