BPBD Kulon Progo Ajukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
Mengantisipasi dampak bibit siklon tropis 99S dan 90S, BPBD Kulon Progo mengajukan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang telah berlaku sejak Desember 2024.
Kulon Progo, Yogyakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo mengajukan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak dari bibit siklon tropis 99S dan 90S yang melewati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, menjelaskan bahwa usulan perpanjangan status tersebut masih dalam proses. "Status tanggap darurat telah diberlakukan sejak Desember 2024, dan kami mengusulkan perpanjangan kepada Pemkab," ujar Budi pada Rabu.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat: Antisipasi Potensi Bencana
Keputusan untuk memperpanjang status tanggap darurat didasari oleh potensi kerawanan bencana yang masih tinggi. Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dampak siklon tropis menjadi pertimbangan utama. "Semua potensi dampak harus diantisipasi," tegas Budi. BPBD Kulon Progo memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan.
Tim Reaksi Cepat (TRC) selalu siaga untuk merespon jika terjadi bencana. Budi juga mengimbau masyarakat Kulon Progo, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan. Penting bagi warga untuk memperhatikan kondisi sekitar, khususnya saat hujan deras dan angin kencang.
Warga di daerah rawan longsor diimbau untuk siap mengungsi jika diperlukan. Budi mengingatkan bahaya berlindung di bawah pohon saat hujan deras dan angin kencang karena potensi pohon tumbang. "Sangat berbahaya jika tiba-tiba pohon tumbang," imbuh Budi.
Kesiapsiagaan Pemerintah Kulon Progo
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana dampak siklon tropis. Menurut prakiraan BMKG, dampak siklon tropis berpotensi terjadi. Anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kulon Progo siap digunakan untuk penanganan bencana, dengan dasar hukum berupa Surat Keputusan (SK) Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Triyono berharap dampak siklon tropis tidak terjadi di wilayah Kulon Progo. Namun, langkah antisipasi dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama untuk melindungi masyarakat.
Kesimpulan
Perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kulon Progo menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya dari potensi dampak bibit siklon tropis. Kesiapsiagaan BPBD dan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana alam.