BPMA Berharap Menteri ESDM Percepat Alih Kelola Blok Rantau Aceh
BPMA meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempercepat alih kelola Blok Rantau Aceh agar pengelolaan migas dapat optimal dan mendukung kebijakan energi nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), Nasri, berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dapat membantu percepatan alih kelola wilayah kerja migas Blok Rantau di Aceh. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Menteri ESDM saat kunjungan beberapa waktu lalu dan mendapat sambutan positif.
Percepatan alih kelola Blok Rantau dinilai penting agar pengelolaan sumber daya migas di wilayah tersebut dapat segera dioptimalkan. Saat ini, Blok Rantau dikelola oleh Pertamina EP, baik di Sumatera Utara maupun Aceh. BPMA berharap agar wilayah yang masuk Provinsi Aceh dapat dialihkan ke Pemerintah Aceh, dengan pengelolaan langsung oleh BPMA.
Dukungan Pemerintah Aceh terhadap alih kelola ini telah tertuang dalam surat Gubernur Aceh Nomor 500.10/13276 pada 30 Oktober 2024, sebagai balasan surat BPMA Nomor SRT-0138/BPMA0000/2024/BO tanggal 29 Agustus 2024. Pemerintah Aceh menyetujui alih kelola dengan mekanisme "term and condition" yang berlaku di Wilayah Kerja Pertamina EP.
Permintaan Strategis BPMA kepada Menteri ESDM
Selain alih kelola Blok Rantau, BPMA juga menyampaikan beberapa isu strategis lainnya kepada Menteri ESDM. Salah satunya adalah keterlibatan BPMA dalam pengelolaan migas di atas 12 mil dari garis pantai Aceh, mengingat potensi migas di wilayah tersebut cukup besar. Hal ini diharapkan mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh.
Isu strategis lainnya adalah skema monetisasi Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara (MMKBN). BPMA berharap skema ini dapat mendukung kebijakan Presiden untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. "Kemudian, mengenai skema monetisasi MMKBN, ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden untuk menekan dan mengurangi ketergantungan impor minyak," ujar Nasri.
Menteri ESDM menyambut baik permintaan BPMA dan memberikan dukungan penuh. Beliau juga berpesan agar BPMA tetap semangat bekerja dan mendukung kebijakan nasional. Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM dijadwalkan mengunjungi Aceh setelah Idul Fitri untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan migas dan percepatan pembangunan di Aceh. "Insya Allah, Bapak Menteri ESDM bersedia datang ke Aceh setelah Idul Fitri nanti. Saya minta semuanya untuk melakukan persiapan yang diperlukan," kata Nasri.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat
Pernyataan dukungan dari Menteri ESDM terhadap percepatan alih kelola Blok Rantau dan isu-isu strategis lainnya yang diajukan BPMA menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam pengembangan sektor migas di Aceh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Kunjungan Menteri ESDM ke Aceh setelah Idul Fitri mendatang menjadi momentum penting untuk membahas lebih lanjut strategi pengelolaan migas di Aceh dan memastikan terlaksananya alih kelola Blok Rantau secara efektif dan efisien. Kerja sama yang erat antara BPMA dan pemerintah pusat sangat krusial untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan pengelolaan migas di Aceh dapat dioptimalkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Proses alih kelola Blok Rantau yang dipercepat juga akan memberikan kepastian hukum dan pengelolaan yang lebih terarah.
Ke depannya, sinergi yang kuat antara BPMA, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam migas di Aceh berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.
