Bupati Bekasi Gaspol 100 Hari Kerja: Infrastruktur, Rumah Tidak Layak Huni, hingga Insentif Guru Ngaji
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, langsung tancap gas jalankan program unggulan 100 hari pertama, fokus pada infrastruktur, bantuan rumah tidak layak huni, dan insentif guru ngaji.

Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, langsung memulai program unggulan 100 hari kerjanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ini diumumkan di Cikarang pada Kamis, 21 Februari 2025.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik. Ini meliputi pembangunan jalan, drainase, dan bangunan-bangunan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Selain itu, program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat pra sejahtera juga menjadi prioritas dan akan segera direalisasikan.
Tidak hanya infrastruktur, Ade Kuswara Kunang juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program insentif bagi guru ngaji kampung. Rencananya, 10 guru ngaji per desa akan menerima insentif, menargetkan 187 desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi. Kenaikan gaji RT/RW juga akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Unggulan 100 Hari Kerja Bupati Bekasi
Bupati Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan menghambat realisasi janji-janji politiknya yang tertuang dalam visi dan misi "Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera". Beliau menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran APBD Kabupaten Bekasi, yang harus diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Karena memang APBD merupakan anggaran rakyat maka harus dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kuncinya semua harus kompak, dengan tokoh masyarakat juga seluruh organisasi perangkat daerah," ujar Ade.
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran ini menunjukkan upaya Bupati Ade untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan komitmen untuk mengawasi kinerja seluruh perangkat daerah agar pembangunan berjalan optimal.
Pemantauan Kinerja dan Sanksi bagi Pejabat yang Tidak Bertanggung Jawab
Bupati Ade Kuswara Kunang juga menyampaikan komitmennya untuk memantau kinerja seluruh perangkat daerah. Beliau menegaskan akan menindak tegas pejabat yang berkinerja buruk atau tidak bertanggung jawab.
"Ketika saya memiliki gagasan dan cita-cita untuk membangun Kabupaten Bekasi artinya ini untuk kepentingan rakyat dan daerah. Kalau ada pejabat yang tidak fatsun dan berkinerja buruk akan saya rotasi dan mutasi karena apa yang menjadi kepentingan bupati merupakan kepentingan rakyat," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Bupati Ade untuk memastikan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Program 100 hari kerja Bupati Bekasi ini menandakan awal yang signifikan dalam upaya membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Fokus pada infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi anggaran menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera.
Dengan pengawasan yang ketat terhadap kinerja perangkat daerah, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.