Bupati Jayapura Evaluasi Kinerja Satpol PP: Permasalahan Minuman Alkohol Jadi Sorotan
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, akan mengevaluasi kinerja Satpol PP secara menyeluruh, terutama terkait masalah indisipliner seperti penyalahgunaan minuman beralkohol yang mencoreng citra institusi.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Jayapura, Papua. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis di Sentani. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan penertiban aparatur sipil negara di lapangan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas kinerja Satpol PP yang dinilai belum optimal selama bertahun-tahun. Bupati Wonda menekankan komitmennya untuk memastikan hanya petugas yang benar-benar berdedikasi dan menjalankan tugas dengan baik yang akan dipertahankan. Ia tidak segan-segan menindak tegas anggota Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran.
Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah keterlibatan beberapa anggota Satpol PP dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Bupati Wonda dengan tegas menyatakan bahwa perilaku ini sangat merugikan citra institusi dan tidak dapat ditoleransi. Hal ini dinilai telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP.
Evaluasi Kinerja dan Sanksi Tegas
Bupati Wonda menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas kebijakan evaluasi ini. Ia menyatakan, "Selama bertahun-tahun tidak ada perubahan yang berarti dari kinerja sebagai anggota Satpol PP, bahkan ada yang tersangkut dalam persoalan minuman beralkohol, situasi ini mencoreng nama institusi dan harus segera dibenahi." Evaluasi ini akan menitikberatkan pada kinerja individu setiap anggota Satpol PP.
Lebih lanjut, Bupati Wonda menyatakan bahwa keterlibatan anggota Satpol PP dalam penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap tugas-tugas mereka. "Kalau Satpol PP sudah terlibat dalam minuman beralkohol, bagaimana kita dapat percaya dengan tugas-tugasnya, kalau tidak layak maka saya akan keluarkan," tegasnya. Sanksi tegas, termasuk pemecatan, akan diberikan kepada anggota Satpol PP yang terbukti tidak layak.
Bupati Wonda juga memberikan pesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar tidak ikut campur dalam proses evaluasi ini, kecuali OPD yang memang memiliki kewenangan langsung. Ia meminta agar setiap OPD fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. "Kalau ada OPD yang hanya bisa bicara tetapi tidak mengurus diri sendiri, lebih baik diam dulu, fokus saja pada tugas masing-masing," imbuhnya.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial
Di akhir pernyataannya, Bupati Wonda mengimbau seluruh perangkat daerah untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya penggunaan media sosial untuk hal-hal yang positif dan produktif, bukan untuk menyebarkan keresahan atau saling menjatuhkan.
"Kalau isi media sosial hanya hal negatif, kita sendiri yang nanti stres jadi lebih baik kita memberikan fokus pada tugas masing-masing, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan negara," pesan Bupati Wonda. Ia berharap agar seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat.
Evaluasi kinerja Satpol PP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak peraturan daerah tersebut. Langkah tegas Bupati Wonda ini menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Jayapura.
