Bupati Lombok Barat Tantang Pejabat: Tak Maksimal, Mundur!
Bupati Lombok Barat meminta pejabat yang tak mampu bekerja maksimal untuk mengundurkan diri, demi mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, meluncurkan ultimatum tegas kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam rapat pimpinan perdana pada Senin, 3 Maret 2025, beliau meminta pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai target kinerja untuk mengundurkan diri. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Wakil Bupati Nurul Adha, Sekretaris Daerah Ilham, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala serta sekretaris OPD.
Ultimatum ini muncul sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan mewujudkan perubahan mendasar di Lombok Barat. Bupati menekankan pentingnya kerja keras dan berbasis data, dengan kebijakan manajemen kepegawaian yang didasarkan pada kinerja nyata. Ia juga meminta semua kepala OPD untuk bekerja maksimal sesuai tupoksi dan target yang telah ditetapkan.
Langkah tegas Bupati Lalu Ahmad Zaini ini dilatarbelakangi oleh harapan besar masyarakat Lombok Barat terhadap kepemimpinan baru. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, dan telah mengikuti retret kepala daerah di Magelang dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Retret tersebut tampaknya telah memberikan arahan yang jelas mengenai visi dan misi pembangunan Lombok Barat.
Kinerja Maksimal atau Mundur: Ultimatum Bupati Lombok Barat
Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan pesan yang sangat lugas: "Silakan bagi bapak ibu pejabat yang tidak mampu dan tidak bisa bekerja sesuai dengan target kinerja dapat mengundurkan diri karena kita harus bisa berlari untuk melakukan perubahan di Lombok Barat." Pernyataan ini menunjukkan komitmen beliau untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Beliau menekankan pentingnya penguasaan tupoksi oleh setiap pejabat. Hanya dengan memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal, pejabat dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar pejabat untuk mencapai tujuan bersama.
Peringatan keras ini juga dibarengi dengan dorongan untuk bekerja serius dan berbasis data. Semua kebijakan kepegawaian akan didasarkan pada kinerja, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Lombok Barat.
Bupati berharap langkah ini akan mendorong perubahan mendasar di wilayah tersebut dan mewujudkan harapan masyarakat Lombok Barat untuk kesejahteraan yang merata, khususnya di daerah pedesaan. "Tentu kita harus berlari dan bekerja keras untuk mewujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan. Kita harus bersama-sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat Lombok Barat untuk sejahtera dari desa," tegas Bupati Lalu Ahmad Zaini.
Target Kinerja dan Evaluasi Berkala
Meskipun detail mengenai target kinerja dan mekanisme evaluasi belum dijelaskan secara rinci dalam pemberitaan, pernyataan Bupati Lalu Ahmad Zaini menunjukkan bahwa akan ada sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja para pejabat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan adanya ultimatum ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja dan efisiensi di pemerintahan Lombok Barat. Pejabat yang berkomitmen dan mampu bekerja maksimal akan termotivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya, sementara pejabat yang tidak mampu memenuhi tuntutan kinerja akan didorong untuk memberikan kesempatan kepada individu yang lebih mampu.
Langkah ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan menekankan pada kinerja dan akuntabilitas, Bupati Lalu Ahmad Zaini menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Rapat pimpinan perdana ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Lombok Barat untuk memulai babak baru dalam pembangunan daerah. Komitmen Bupati Lalu Ahmad Zaini untuk mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan patut diapresiasi, dan langkah tegasnya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
Ke depannya, akan menarik untuk melihat bagaimana implementasi dari ultimatum ini dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi di Lombok Barat. Apakah langkah ini akan efektif dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
