Demo FMBB di Borobudur: Tujuh Tuntutan untuk Pariwisata Berkelanjutan
Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) menggelar unjuk rasa di Candi Borobudur pada 2 Februari, menuntut perbaikan ekonomi lokal dan pengelolaan Candi Borobudur yang lebih melibatkan masyarakat.
Warga Magelang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) menggelar demonstrasi damai di sekitar Candi Borobudur pada Minggu, 2 Februari 2024. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan utama terkait pengelolaan kawasan wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ketua FMBB, Puguh Tri W., menjelaskan aksi ini merupakan upaya bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk budayawan, pelaku wisata, dan pedagang. FMBB menggunakan pendekatan crowdsourcing dan crowdfunding untuk menunjukkan komitmen dan kepemilikan bersama dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Tuntutan utama FMBB fokus pada perbaikan ekonomi di sekitar Candi Borobudur. Salah satu poin penting adalah pembukaan kembali pintu masuk Candi Borobudur yang sebelumnya ditutup, guna menghidupkan kembali perekonomian di wilayah Ngaran dan sekitarnya. Kondisi Pasar Kujon yang lesu juga menjadi perhatian, dengan usulan pemberian voucher belanja yang diintegrasikan dengan tiket masuk Candi Borobudur.
FMBB juga menolak keberadaan restoran Prana Borobudur di zona 2, karena dianggap merugikan pedagang Pasar Seni Kujon. Mereka juga menuntut pemenuhan hak pedagang sentra kerajinan dan makanan Borobudur (SKMB) yang hingga kini belum mendapat kios.
Terkait jumlah pengunjung, FMBB menolak pembatasan yang terlalu ketat, yaitu 1.200 orang per hari atau 150 orang per jam, dan sebaliknya mendukung jumlah pengunjung maksimal 10.000 orang per hari. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian Candi Borobudur dan perekonomian masyarakat.
Selain itu, FMBB mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 88 tahun 2024 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIPDN) dan Perpres Nomor 101 tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur, agar lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.
FMBB menekankan pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan Candi Borobudur untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Mereka berharap tuntutan ini menjadi solusi jangka pendek sekaligus langkah awal untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian Candi Borobudur.
Menanggapi aksi tersebut, Corporate Secretary PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC), Desta, menyatakan bahwa aspirasi FMBB akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui TWC. Pihak TWC menyatakan menghargai proses yang dilakukan FMBB dan berharap aksi ini berdampak positif bagi masyarakat. TWC juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan Candi Borobudur.
