Demo Ojol 20 Mei, Ekonom: Pemerintah Harus Prioritaskan Lapangan Kerja Formal!

Ekonom menilai pemerintah perlu membuka lapangan kerja formal yang lebih besar untuk merespons rencana demo ojol pada 20 Mei.

Jakarta, 19/5 (ANTARA) - Ekonom Fithra Faisal Hastiadi menekankan perlunya pemerintah membuka lapangan kerja formal secara masif. Hal ini sebagai respons terhadap rencana demonstrasi pengemudi ojek daring (ojol) yang akan berlangsung pada Selasa, 20 Mei mendatang. Pemerintah diharapkan fokus membangun industri yang menciptakan lapangan kerja di sektor formal, alih-alih memperbesar sektor informal.

Fithra menjelaskan bahwa platform ojol pada dasarnya adalah bantalan ekonomi sementara, bukan pekerjaan permanen. Perubahan status ‘mitra’ menjadi ‘pekerja tetap’ akan menimbulkan biaya tambahan bagi aplikator. Kondisi ini berpotensi membuat aplikator meninggalkan Indonesia dan mencari negara dengan sistem yang lebih menguntungkan.

Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia tersebut menambahkan, jika hal itu terjadi, kondisi tenaga kerja akan semakin memburuk. Ketiadaan bantalan ekonomi sementara, diperparah dengan sektor formal yang semakin kecil, akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, selagi pemerintah berupaya membuka lapangan kerja formal, platform ojol sebaiknya tetap berperan sebagai solusi sementara, bukan pekerjaan permanen.

Ojol Bukan Solusi Permanen, Fokus pada Sektor Formal

Fithra menegaskan, menjadikan platform ojol sebagai pekerjaan permanen justru akan menggoyahkan perekonomian Indonesia. Sektor informal yang rapuh dan rentan mengharuskan pemerintah untuk memperbesar ekosistem formal. Sistem ad-hoc seperti ojol jangan sampai dianggap permanen, karena dapat menghasilkan kondisi yang tidak berkesinambungan dan menggoyahkan ekonomi.

“Jangan sampai sistem yang sebenarnya ad-hoc ini dianggap sebagai sistem yang permanen, sehingga menghasilkan kondisi tidak berkesinambungan, dan ekonomi kita akan goyah,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menyampaikan bahwa perubahan status mitra menjadi pekerja tetap akan menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi penyusutan jumlah pengemudi karena aplikator tidak mampu menyerap seluruh pengemudi ojol sebagai pekerja tetap.

Dampak Perubahan Status Mitra Ojol

Tirza menambahkan, perubahan status juga akan memunculkan hak dan kewajiban pekerja, kriteria, serta persyaratan lain yang tidak memungkinkan semua orang menjadi pengemudi ojol. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di bidang makanan dan minuman, juga akan terkena dampak dari penyusutan jumlah pengemudi ojol. Jasa kurir atau antar makanan menjadi salah satu layanan penting yang menghubungkan UMKM dengan masyarakat.

Tirza juga menekankan dampak perubahan status mitra menjadi pekerja tetap sangat signifikan dan justru bisa merugikan pengemudi ojol. Perubahan ini akan membatasi fleksibilitas dan potensi pendapatan yang selama ini dinikmati oleh para pengemudi.

Oleh karena itu, Tirza menyarankan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait dapat mempertimbangkan secara matang segala aspek sebelum membuat keputusan terkait perubahan status pengemudi ojol.

Pemerintah perlu memprioritaskan pembukaan lapangan kerja formal yang lebih luas untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor informal seperti ojol sebaiknya tetap menjadi solusi sementara sambil menunggu sektor formal mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.