Dinkop Tulungagung Usul Pembubaran 201 Koperasi Tak Aktif
Dinas Koperasi Tulungagung mengusulkan pembubaran 201 koperasi tidak aktif yang telah non-operasional selama bertahun-tahun untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai entitas ekonomi produktif.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengusulkan pembubaran 201 koperasi tidak aktif atau mati suri. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya fakta bahwa koperasi-koperasi tersebut tak lagi beroperasi dan menjalankan kegiatan perkoperasian selama beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinkop-UM Tulungagung, Slamet Sunarto, pada Kamis, 30 Januari 2024.
Menurut Slamet Sunarto, pembubaran koperasi-koperasi tersebut merupakan langkah yang terpaksa diambil karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Sebagian besar koperasi tidak memiliki pengurus aktif dan sudah lama berhenti beroperasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan citra koperasi sebagai entitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mayoritas koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan didirikan pada era Menteri Koperasi Adi Sasono sekitar tahun 1998. Banyak diantara koperasi tersebut yang kini menghadapi masalah karena pengurusnya telah meninggal dunia tanpa adanya penerus yang bersedia melanjutkan operasional koperasi. Akibatnya, status koperasi menjadi nonaktif dan tanpa aktivitas sama sekali.
Proses pembubaran koperasi ini akan dilakukan oleh Tim Penyelesaian Pembubaran yang dibentuk oleh Dinkop-UM Tulungagung. Tim ini akan melakukan penilaian administratif menyeluruh terhadap kondisi masing-masing koperasi. Penilaian melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan kepolisian setempat untuk memastikan kelengkapan administrasi dan menghindari potensi masalah hukum.
Hasil penilaian dari Tim Penyelesaian Pembubaran akan diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan persetujuan resmi. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama karena setiap koperasi akan dinilai secara individual dan teliti. Slamet Sunarto menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pembubaran ini untuk menghindari potensi gugatan hukum di kemudian hari.
Pembubaran koperasi mati suri ini menjadi upaya Dinkop Tulungagung untuk melakukan pembenahan dan revitalisasi sektor koperasi di daerah tersebut. Dengan membubarkan koperasi yang tidak aktif, diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan koperasi-koperasi baru yang lebih dinamis dan produktif, serta mampu berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat Tulungagung.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memperbaiki citra koperasi di Tulungagung. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan ketelitian, pembubaran koperasi mati suri ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor koperasi di daerah tersebut.