Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Indonesia Harus Terus Pimpin Diplomasi Hukum Laut, Warisan Cita-Cita Hasjim Djalal
Indonesia Harus Terus Pimpin Diplomasi Hukum Laut, Warisan Cita-Cita Hasjim Djalal

Mantan Dubes Dino Patti Djalal mendorong Indonesia untuk melanjutkan inisiatif hukum laut internasional, mengikuti jejak sang ayah, Hasjim Djalal, arsitek UNCLOS 1982, demi kekuatan maritim Indonesia.

#planetantara
Konflik Laut Meningkat, Indonesia Kaji Ulang Hukum Laut Internasional
Konflik Laut Meningkat, Indonesia Kaji Ulang Hukum Laut Internasional

Peningkatan konflik maritim global mendorong Indonesia untuk mengkaji ulang hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, demi menjaga stabilitas dan perdamaian di laut.

#planetantara
KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Laut Berkelanjutan
KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Laut Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui berbagai program pendampingan dan bantuan, sejalan dengan UU No. 27/2007 dan UU No. 6/2023.

KKP
Penguatan Kerja Sama Maritim RI-Prancis: Prioritas Utama untuk Pengelolaan Laut Berkelanjutan
Penguatan Kerja Sama Maritim RI-Prancis: Prioritas Utama untuk Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Duta Besar Prancis tegaskan prioritas penguatan hubungan maritim dengan Indonesia, ditandai dengan kerja sama pengelolaan sumber daya laut dan pendanaan proyek-proyek terkait.

#planetantara