Disdukcapil Batanghari Kekurangan Blangko KTP Elektronik, Pengajuan Tambahan Dikirim ke Pusat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batanghari, Jambi, mengajukan penambahan blangko KTP elektronik karena stok menipis dan permintaan pembuatan KTP meningkat pesat, mencapai 150 pemohon per hari.
Kabupaten Batanghari, Jambi, 12 Februari 2024 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batanghari, Jambi, tengah menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Stok blangko yang tersedia saat ini tinggal kurang dari 1.000 keping, sementara permintaan pembuatan KTP-el terus meningkat setiap harinya. Hal ini memaksa Disdukcapil untuk segera mengajukan penambahan blangko ke pemerintah pusat.
Pengajuan Penambahan Blangko KTP-el
Armin Sholaddin, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Batanghari, mengungkapkan bahwa stok blangko KTP-el yang menipis menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Awal tahun 2025 ini Disdukcapil Batanghari hanya memiliki stok blangko KTP elektronik kurang dari 1.000, dan saat ini stoknya semakin berkurang. Kami sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tambahan blangko tersebut," jelas Armin dalam keterangannya di Batanghari, Rabu.
Tingginya permintaan pembuatan KTP-el juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Disdukcapil Batanghari mencatat rata-rata 150 pemohon KTP-el setiap harinya. Jumlah ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan KTP-el, yang merupakan dokumen penting untuk berbagai keperluan administrasi dan kependudukan.
Upaya Antisipasi Kekurangan Blangko
Menyikapi situasi ini, Disdukcapil Batanghari telah berupaya proaktif dengan mengajukan permohonan penambahan blangko ke pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum ada pengiriman blangko tambahan. "Saat ini kami sudah mengajukan penambahan blangko ke pusat, namun hingga saat ini belum ada pengiriman blangko KTP elektronik dari pusat," ujar Armin.
Selain mengajukan permohonan, Disdukcapil Batanghari juga telah melakukan langkah koordinasi dengan pemerintah desa. Informasi mengenai keterbatasan blangko KTP-el telah disampaikan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Batanghari melalui grup WhatsApp. Para kepala desa selanjutnya akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui perangkat desa, seperti pemangku dusun atau ketua RT.
"Jadi para kades ini yang akan berkoordinasi melalui para pemangku dusun atau para ketua RT untuk mengumumkan kepada warganya," tambah Armin. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengelola ekspektasi masyarakat dan meminimalisir potensi antrean panjang atau ketidakpuasan masyarakat.
Harapan Ke Depan
Disdukcapil Batanghari berharap agar permohonan penambahan blangko KTP-el segera dipenuhi oleh pemerintah pusat. Ketersediaan blangko yang cukup sangat penting untuk memastikan kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketepatan waktu dalam pemenuhan kebutuhan blangko ini akan sangat membantu Disdukcapil Batanghari dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.
Ke depan, Disdukcapil Batanghari juga perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi potensi kekurangan blangko KTP-el. Hal ini dapat mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan blangko, prediksi kebutuhan blangko yang lebih akurat, dan optimalisasi sistem administrasi kependudukan.
