Disdukcapil Pasaman Barat berikan pelayanan administrasi kependudukan selama libur Lebaran, termasuk perekaman KTP elektronik dan aktivasi IKD, demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dinas Dukcapil Biak Numfor, Papua, memberikan layanan khusus administrasi kependudukan selama libur Lebaran 2025, memudahkan warga mengurus dokumen penting.

Dinas Dukcapil Kapuas tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama, memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, dan akta kelahiran.

Disdukcapil Kudus memberikan pelayanan tambahan di Hari Raya Idul Fitri untuk memfasilitasi warga yang mudik dan mengurus administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Donggala berencana menyiapkan jaringan komunikasi untuk memfasilitasi pencetakan KTP elektronik di setiap kecamatan, guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Disdukcapil Pasaman Barat berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan tetap membuka layanan kependudukan di libur Lebaran 2025, tanggal 28 Maret dan 3-4 April, untuk perekaman KTP-el, KIA, dan pengurusan pindah/datang.

Rendahnya cakupan perekaman KTP-el di tiga kabupaten Papua Barat mendorong Disdukcapil Provinsi untuk melakukan advokasi dan intervensi.

Disdukcapil Donggala tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) selama libur Lebaran 2025, meskipun layanan perekaman KTP elektronik terbatas.

Pemerintah Kota Medan menambah 100 kuota blangko KTP-el di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan, mengatasi keluhan terkait ketersediaan blangko.

Disdukcapil Depok memberikan layanan khusus cetak ulang KTP-el dan perekaman KTP-el baru bagi pemula selama libur Idul Fitri 1446 H, meskipun dengan kuota terbatas.

Dinas Dukcapil Bengkayang telah melayani pembuatan KTP elektronik kepada 186.505 penduduk (88,97%), namun masih ada 23.147 warga yang belum melakukan perekaman, sehingga gencar melakukan jemput bola dan sosialisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar program perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah menengah atas untuk mempermudah siswa berusia 16 tahun ke atas mendapatkan identitas kependudukan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk memberikan jaminan kesehatan kepada 500 warga binaan tanpa KTP dan BPJS Kesehatan, mengatasi kendala pelayanan kesehatan bagi mereka.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam memberikan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi kelompok rentan seperti lansia, ODGJ, dan orang sakit, memastikan akses layanan publik yang lebih mudah.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batanghari, Jambi, mengajukan penambahan blangko KTP elektronik karena stok menipis dan permintaan pembuatan KTP meningkat pesat, mencapai 150 pemohon per hari.

Pemkab Pasuruan memerintahkan pemusnahan KTP elektronik bekas dan rusak untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan, setelah ditemukan tumpukan KTP-e di Dispenduk Capil.

Realisasi perekaman KTP elektronik di Papua Barat baru mencapai 82,31 persen pada tahun 2024, dengan tiga kabupaten tertinggal karena kendala geografis dan akses internet, sehingga pemerintah provinsi berencana melakukan intervensi pada tahun 2025.

Dinas Dukcapil Biak Numfor, Papua, telah menerima 6.000 keping blanko KTP elektronik baru untuk memenuhi kebutuhan warga dan mempercepat proses penerbitan KTP-el, termasuk melalui program jemput bola.

Disdukcapil Rejang Lebong, Bengkulu, memberikan surat keterangan pengganti KTP elektronik sementara karena keterbatasan stok blangko, namun tetap melayani administrasi kependudukan selama libur nasional.

Dinas Dukcapil Kota Mataram mengajukan 4.000 blangko KTP elektronik ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP baru dan penggantian selama dua bulan mendatang, karena tingginya permintaan dan kendala data penduduk.