DIY Raih Peringkat Pertama Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu se-Indonesia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY berhasil meraih peringkat pertama indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu se-Indonesia dengan nilai 85, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan pesta demokrasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan data yang dirilis, DIY menempati peringkat pertama se-Indonesia untuk indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu dengan nilai 85. Prestasi ini diraih berkat kerja keras dan komitmen seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggara pemilu di wilayah tersebut. Pencapaian ini diumumkan oleh anggota KPU DIY, Ibah Muthiah, di Kulon Progo pada Kamis lalu. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen DIY dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan.
Meskipun meraih peringkat pertama dalam indeks kepatuhan etik, KPU DIY tetap menghadapi beberapa tantangan. Tercatat adanya perselisihan hasil pemilu di beberapa daerah pemilihan (Dapil). Di Kabupaten Kulon Progo misalnya, terjadi perselisihan di Dapil V yang meliputi Kapanewon Lendah dan Galur. Perselisihan serupa juga terjadi di Dapil V DIY di Sleman. Meskipun demikian, DIY berhasil menempati posisi kedua se-Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Ibah Muthiah juga menjelaskan keberhasilan DIY dalam pelaksanaan Pilkada 2024. DIY berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Gianyar (Bali). Keberhasilan ini semakin istimewa karena DIY tidak mengalami pemungutan suara ulang (PSU), berbeda dengan Gianyar yang menyelenggarakan PSU. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi dalam proses penyelenggaraan Pilkada di DIY.
Keberhasilan DIY dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Keberhasilan DIY dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak lepas dari berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor kunci adalah hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara KPU, Bawaslu, peserta pemilu, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama yang solid dan saling mendukung ini menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pesta demokrasi yang lancar dan tertib. Hal ini juga dibuktikan dengan minimnya perselisihan dan tidak adanya PSU di DIY.
Selain itu, dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah juga berperan penting dalam keberhasilan ini. Meskipun terdapat pengurangan anggaran, KPU kabupaten/kota di DIY masih mampu mengembalikan sisa anggaran. Hal ini menunjukkan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang baik. Pengurangan anggaran ini sendiri disebabkan oleh penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Secara nasional, hanya tiga provinsi yang tidak mengalami perselisihan hasil pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yaitu DIY, Bali, dan DKI Jakarta. Lebih lanjut, hanya DKI Jakarta dan DIY yang tidak mengalami pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan DIY sebagai wilayah yang kondusif dan memiliki sistem penyelenggaraan pemilu yang baik dan terkelola dengan baik.
Faktor Pendukung Keberhasilan DIY
Beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan DIY dalam meraih peringkat pertama indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu antara lain:
- Kerja sama yang harmonis antar lembaga: Kolaborasi yang baik antara KPU, Bawaslu, peserta pemilu, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang sukses.
- Dukungan anggaran yang memadai: Anggaran yang cukup dari pemerintah daerah memungkinkan KPU untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Efisiensi dan pengelolaan anggaran yang baik: Meskipun terjadi pengurangan anggaran, KPU kabupaten/kota di DIY mampu mengembalikan sisa anggaran, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.
- Penurunan jumlah TPS yang terkendali: Penyesuaian jumlah TPS dilakukan secara terencana dan terkendali sehingga tidak mengganggu proses pemilu.
Prestasi yang diraih oleh KPU DIY ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen penyelenggara pemilu, tetapi juga peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di DIY.
