DJPb Sumbar Bidik Potensi Bumbu dan Rendang untuk Tingkatkan Fiskal Daerah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat berkolaborasi dengan Hipermi untuk menggali potensi ekonomi bumbu dan rendang guna meningkatkan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya bumbu dan rendang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. Inisiatif ini dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha rendang.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, menjelaskan bahwa industri pengolahan bumbu rendang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian di Sumbar. Bahan baku utama rendang bersumber dari hasil pertanian lokal, sehingga pengembangan industri ini akan berdampak positif bagi petani. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Sumbar.
Sebagai langkah strategis, DJPb Sumbar membina Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau (Hipermi) untuk mengembangkan proses bisnis bumbu dan rendang secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk rendang Sumbar di pasar nasional maupun internasional.
Potensi Ekonomi Bumbu dan Rendang
Potensi ekonomi bumbu dan rendang di Sumbar sangat besar. Rendang, sebagai kuliner ikonik Minangkabau, telah dikenal luas dan memiliki pasar yang potensial, baik di dalam maupun luar negeri. Pengembangan industri pengolahan bumbu dan rendang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Selain pasar domestik, peluang ekspor rendang juga terbuka lebar. Rendang telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai warisan kuliner Indonesia. Hal ini menjadi modal penting untuk memasarkan rendang ke pasar global dan meningkatkan pendapatan daerah.
DJPb Sumbar, sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA), memiliki peran penting dalam menggali potensi ekonomi daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Program pengembangan bumbu dan rendang ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanah tersebut.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program pengembangan industri pengolahan bumbu dan rendang. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar, Endrizal, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi UMKM lokal dalam mengembangkan bisnisnya.
Salah satu pasar potensial yang dibidik adalah pasar haji. Rendang, dengan cita rasa yang khas dan daya tahan yang cukup lama, sangat cocok untuk menjadi oleh-oleh haji. Pemerintah Provinsi Sumbar akan memastikan kelancaran program ini dan membantu UMKM lokal dalam memasarkan produknya ke pasar haji.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, pengusaha rendang, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, program ini selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
Strategi Pengembangan yang Komprehensif
Pengembangan industri bumbu dan rendang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan daya saing produk. Hal ini meliputi aspek pemrosesan, pengemasan, dan pemasaran. DJPb Sumbar akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan efisien.
Beberapa strategi yang akan diterapkan antara lain pelatihan bagi pelaku usaha, peningkatan akses pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dengan strategi yang komprehensif ini, diharapkan program pengembangan bumbu dan rendang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Sumbar.
Secara keseluruhan, inisiatif DJPb Sumbar ini merupakan langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam dan budaya Sumbar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat posisi Sumbar dalam kancah ekonomi nasional dan internasional.
