Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah Manfaatkan LNG untuk Penuhi Kebutuhan Gas Bumi Nasional
Pemerintah Manfaatkan LNG untuk Penuhi Kebutuhan Gas Bumi Nasional

Pemerintah berencana meningkatkan penggunaan LNG untuk memenuhi kebutuhan gas bumi nasional yang terus meningkat hingga 2035, guna mengatasi defisit pasokan yang diprediksi terjadi mulai 2025.

Indonesia Geser Ketergantungan LPG, Andalkan DME dengan Pendanaan Domestik
Indonesia Geser Ketergantungan LPG, Andalkan DME dengan Pendanaan Domestik

Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi impor LPG dengan mengembangkan proyek DME senilai US$11 miliar yang didanai dari dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan impor dan memanfaatkan cadangan batubara.

Wamen Investasi: Danantara Biayai Proyek DME, Impor LPG Terancam Turun
Wamen Investasi: Danantara Biayai Proyek DME, Impor LPG Terancam Turun

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara didapuk untuk membiayai proyek Dimethyl Ether (DME) guna mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor LPG yang mencapai 7-8 juta ton per tahun.

Pemerintah Naikkan Kapasitas Pembangunan Kilang Minyak Jadi 1 Juta Barel per Hari
Pemerintah Naikkan Kapasitas Pembangunan Kilang Minyak Jadi 1 Juta Barel per Hari

Pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas pembangunan kilang minyak menjadi 1 juta barel per hari untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendorong hilirisasi industri.

Indonesia Mandiri: Proyek Hilirisasi DME Tak Lagi Bergantung Investor Asing
Indonesia Mandiri: Proyek Hilirisasi DME Tak Lagi Bergantung Investor Asing

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kini sepenuhnya dibiayai dalam negeri, tanpa bergantung pada investor asing, guna meningkatkan ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja.

Bahlil Ajak Investor Bangun Pabrik LPG, Tekan Impor Migas
Bahlil Ajak Investor Bangun Pabrik LPG, Tekan Impor Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak investor membangun pabrik LPG di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor migas yang telah merugikan negara hingga Rp500 triliun lebih per tahun.

Pupuk Kaltim dan Eksportir Tak Dapat Gas Murah: Kebijakan HGBT Terbaru
Pupuk Kaltim dan Eksportir Tak Dapat Gas Murah: Kebijakan HGBT Terbaru

Menteri ESDM menyatakan bahwa Pupuk Kaltim dan industri ekspor lainnya tidak berhak atas harga gas murah melalui skema HGBT karena kebijakan ini difokuskan untuk mendorong industri dalam negeri.