DPR Desak Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis Pasca Keracunan Massal

Anggota DPR mendorong pemerintah memperketat pengawasan rantai pasok makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai 50 siswa di Sukoharjo keracunan massal setelah mengonsumsi makanan program tersebut.

Kasus keracunan massal yang menimpa 50 siswa SD di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/1) pasca mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pasok makanan dalam program tersebut.

Peristiwa ini menjadi sorotan penting. Alifudin menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk mencegah kejadian serupa terulang. "Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya dalam keterangan resmi Minggu (19/1).

Mengapa pengawasan ketat sangat dibutuhkan? Alifudin menjelaskan pentingnya kontrol kualitas menyeluruh, dari proses produksi hingga distribusi makanan dalam program MBG. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak tetap terjaga. Ia juga meminta investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab.

Bagaimana pengawasan ini akan ditingkatkan? Alifudin menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk sekolah, dinas kesehatan, dan pihak berwenang lainnya dalam mengawasi keamanan makanan. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan kinerja penyedia katering. "Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alifudin yang merupakan anggota komisi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), mengatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan kinerja katering perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan tanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian di Sukoharjo ini, menurutnya, harus menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan MBG ke depannya. Penguatan pengawasan program MBG menjadi krusial untuk menjamin keselamatan anak-anak yang berpartisipasi.

Kesimpulannya, kasus keracunan massal ini menyoroti celah dalam sistem pengawasan program MBG. Langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak dibutuhkan untuk memastikan keamanan pangan bagi anak-anak Indonesia. Peningkatan pengawasan, investigasi menyeluruh, dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.