DPR Soroti Pentingnya Penegakan Hukum Rumah Doa Padang: Mengapa Toleransi Tak Boleh Terkikis?

Anggota DPR RI mendesak penegakan hukum dan dialog terkait insiden perusakan rumah doa di Padang. Ini penting demi menjaga kebhinekaan dan hak beragama.

Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menyerukan pentingnya penegakan hukum, edukasi, dan dialog antarumat beragama. Hal ini menyusul insiden perusakan rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kota Padang pada Minggu, 27 Juli 2024. Peristiwa ini menjadi sorotan serius bagi kerukunan umat beragama di Indonesia dan memerlukan respons cepat.

Sabam Sinaga menegaskan bahwa tindakan intoleransi berbasis agama tidak boleh dibiarkan mendapat ruang di Indonesia. Ia mendukung proses hukum yang transparan dan adil agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam menangani setiap tindakan intoleransi.

Apresiasi diberikan kepada Polda Sumatera Barat atas respons cepat mereka dalam menangani kasus ini. Sembilan terduga pelaku perusakan rumah doa GKSI Anugerah Padang di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, telah ditangkap. Langkah ini menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak konstitusional warga.

Penegakan Hukum sebagai Fondasi Utama

Sabam Sinaga, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (PERKUPI), menyatakan bahwa intoleransi dan kekerasan berbasis agama tidak boleh mendapat tempat di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi utama. Hal ini krusial dalam menangani setiap tindakan yang mengancam kerukunan umat beragama.

Langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus perusakan rumah doa di Padang diapresiasi secara luas. Penangkapan para terduga pelaku menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum. Hal ini juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak warga untuk beribadah.

Menurut Sabam, setiap tindakan yang mengancam kerukunan harus dilawan dengan tegas, baik melalui pendekatan hukum maupun edukasi masyarakat. Negara harus hadir memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi, termasuk hak untuk beribadah dan mendapatkan pendidikan agama yang layak sesuai keyakinannya.

Pancasila dan Perlindungan Hak Beribadah

Kasus di Padang menjadi pengingat akan perlunya upaya sistematis untuk mencegah diskriminasi dan memastikan kebebasan beragama. Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap kebebasan ini harus ditindak serius.

Rumah doa yang dirusak ini, menurut Sabam, didirikan untuk memberikan pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang tidak mendapatkannya di sekolah umum. Ini menyoroti peran penting negara dalam memastikan akses pendidikan agama. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan agama sesuai keyakinannya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, Sabam menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk beribadah dan mendapatkan pendidikan agama yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang menjamin kebebasan beragama.

Memperkuat Kebhinekaan dan Dialog Antaragama

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, di mana perbedaan suku, ras, dan agama adalah kekuatan, bukan ancaman. Anggota DPR tersebut mengingatkan bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Perbedaan ini seharusnya menjadi sumber kekayaan budaya dan sosial.

Semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, didorong untuk terus memperkuat dialog antaragama dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Tujuan utamanya adalah agar segelintir oknum tidak merusak harmoni yang telah terjalin puluhan tahun. Penting untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Langkah konkret yang diusulkan untuk mengatasi dampak insiden ini meliputi:

• Pemulihan psikologis bagi korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma, melalui program trauma healing bekerja sama dengan Dinas Sosial.
• Peningkatan pengawasan oleh aparat keamanan terhadap potensi konflik antaragama di daerah rawan.
• Edukasi masyarakat melalui program moderasi beragama yang melibatkan tokoh lintas iman.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga bersama demi persatuan dan kesatuan bangsa.