DPRD Jabar Tekankan Meritokrasi dalam Seleksi 10 JPT Pratama

DPRD Jawa Barat mengingatkan pentingnya meritokrasi dalam pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jabar, bukan berdasarkan pertimbangan politis.

Bandung, 1 Mei 2024 - Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan Gubernur Jawa Barat untuk mengutamakan meritokrasi dalam pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini kosong. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I, Rahmat Hidayat Djati, menanggapi proses seleksi yang sedang berlangsung. Penekanan pada meritokrasi dinilai penting untuk memastikan kompetensi dan kinerja, bukan afiliasi politik, menjadi pertimbangan utama dalam penempatan pejabat.

Rahmat Hidayat Djati menegaskan pentingnya sistem merit yang telah dibangun untuk manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, sistem ini harus dipatuhi dalam penempatan jabatan, baik untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar maupun ASN daerah yang ikut seleksi. "Harusnya tidak (politis) ya, jadi kalaupun ada kesempatan, semua ASN bisa menempati posisi-posisi eselon II di Pemprov Jabar," tegas Rahmat.

Selain meritokrasi, DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya keberlanjutan karir ASN. Pertimbangan pengalaman di dinas yang relevan perlu diperhatikan untuk menghindari perpindahan jabatan yang terlalu sering dan tidak sesuai dengan keahlian. Hal ini untuk mencegah potensi penurunan kinerja dan efektivitas pemerintahan. "ASN kan juga perlu memperhatikan bidang keahlianya. Jangan asal loncat pagar demi mengejar persyaratan tertentu. Jenjang karir juga perlu diperhatikan," imbuh Rahmat.

Prioritas Meritokrasi dan Keberlanjutan Karir

DPRD Jabar menekankan pentingnya mempertimbangkan kinerja dan kompetensi ASN dalam seleksi JPT Pratama. Sistem meritokrasi, yang menilai kinerja dan prestasi, harus menjadi acuan utama dalam proses pengisian jabatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Selain itu, aspek keberlanjutan karir ASN juga menjadi sorotan. Perpindahan antar dinas yang terlalu sering dan tidak relevan dengan keahlian ASN dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengalaman dan keahlian di bidang yang relevan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.

Rahmat Hidayat Djati juga menyinggung keluhan yang sering diterima terkait fenomena perpindahan jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian ASN. Pihaknya berharap agar hal ini menjadi perhatian dalam proses seleksi JPT Pratama agar penempatan pejabat lebih tepat dan efektif.

Masukan Lokal dan Transparansi

Dalam proses seleksi, DPRD Jabar juga menyarankan agar mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk pensiunan dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Contohnya, dalam pengisian jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan), perlu dipertimbangkan pendapat Ketua DPRD.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi menjadi kunci keberhasilan dalam menempatkan pejabat yang tepat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber, diharapkan proses seleksi akan lebih objektif dan menghasilkan pejabat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Proses seleksi yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Jabar untuk memastikan proses seleksi JPT Pratama berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

OPD yang Kekosongan JPT Pratama

Sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar saat ini mengalami kekosongan JPT Pratama. Posisi-posisi tersebut antara lain Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perekonomian, dan Direktur RSUD Al Ihsan. Proses uji kompetensi untuk mengisi kekosongan tersebut sedang berlangsung.

Pemprov Jabar saat ini tengah melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan 10 JPT Pratama tersebut. Proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang kompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, keberlangsungan program dan pelayanan publik dapat tetap terjaga.

Proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan program dan pelayanan publik di Jawa Barat.