DPRD Lombok Tengah Desak Eksekutif Awasi Penyaluran PIP agar Tepat Sasaran
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah mengawal program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran dan membantu siswa kurang mampu di Lombok Tengah, NTB.
Lombok Tengah, 23 April 2024 – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Sarjana, mendesak pemerintah daerah untuk mengawasi ketat penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menekankan pentingnya memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran, membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
Pernyataan tersebut disampaikan Lalu Sarjana di Lombok Tengah, Rabu lalu. Menurutnya, program PIP sangat krusial dalam membantu meringankan beban ekonomi wali murid yang tidak mampu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Apresiasi disampaikan Lalu Sarjana kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Lombok NTB, Lalu Hadrian Irfani, atas komitmennya terhadap pendidikan di Lombok Tengah. Hal ini menyusul alokasi 50.000 kuota PIP untuk Kabupaten Lombok Tengah, sebuah jumlah yang signifikan untuk mendukung pendidikan di daerah tersebut.
Pentingnya Verifikasi Data dan Pengawasan
Lalu Sarjana juga menghimbau kepada seluruh pihak terkait untuk segera melakukan verifikasi data siswa penerima PIP. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh siswa yang berhak menerimanya dan mencegah penyalahgunaan dana.
Ia menegaskan bahwa program PIP merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Indonesia. "Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi dunia pendidikan saat ini," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program PIP merupakan bagian dari Nawacita Presiden RI, yang disosialisasikan oleh Komisi X DPR RI. Bantuan akan langsung diterima oleh siswa penerima manfaat.
"Jadi kami tekankan kepada semua pihak untuk segera mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan," tegasnya.
Jumlah Sekolah Penerima PIP di Lombok Tengah
Berdasarkan data satuan pendidikan di Lombok Tengah, terdapat 572 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 88 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 17 Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah sekolah yang signifikan ini menuntut pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah agar program PIP berjalan efektif dan efisien.
Lalu Sarjana kembali menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal program ini. "Pemda harus serius mengawal program ini, agar sesuai dengan hajatan pemerintah pusat," ujarnya.
Dengan jumlah sekolah yang cukup banyak, pengawasan yang cermat dan terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan seluruh siswa yang membutuhkan bantuan mendapatkannya. Hal ini akan memastikan keberhasilan program PIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Lombok Tengah.
Program Indonesia Pintar diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Lombok Tengah dan mengurangi angka putus sekolah. Peran serta semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan program ini.
