DPRD Lombok Timur Minta Pemkab Bijak Kelola Bansos Rp40 Miliar

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur meminta Pemkab lebih bijak dalam mengalokasikan dana bansos Rp40 miliar untuk 273 ribu KPM, mempertanyakan transparansi dan sasaran penerima.

Mataram, 1 Maret 2024 (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Amrullah, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur untuk lebih bijaksana dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp40 miliar yang ditujukan kepada 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Amrullah menyampaikan keprihatinannya terkait program bansos yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya. Ia menyoroti beberapa hal krusial, mulai dari mekanisme penyaluran, kriteria penerima, hingga dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Amrullah mempertanyakan transparansi data penerima bansos. "Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by address. Jangan sampai salah sasaran. Karena, problem bansos kita dari dulu seperti itu," tegasnya. Ia juga meragukan dasar penentuan alokasi bansos per kecamatan, menanyakan proporsionalitasnya terhadap jumlah penduduk. Data yang diterima menunjukkan variasi jumlah KPM per kecamatan yang cukup signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan distribusi bansos.

Anggota DPRD Dapil II Lombok Timur ini menekankan pentingnya transparansi data penerima bansos kepada publik. Hal ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak dalam mengawasi penyaluran bansos dan mencegah potensi gejolak sosial. "Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat. Kecamatan yang penduduknya besar justru penerima bansos-nya kecil. Begitupun sebaliknya," ujarnya, menambahkan harapan agar program bansos tidak hanya populis, tetapi juga visioner dan berdampak jangka panjang.

Alokasi Bansos dan Prioritas Pembangunan

Amrullah mengingatkan Pemkab Lombok Timur untuk tidak terburu-buru membuat banyak program bansos. Ia menilai bansos bukan solusi jangka panjang dan dampaknya hanya sementara. "Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," jelasnya. Ia juga menyoroti inefektivitas bansos dalam menurunkan angka kemiskinan dan mendorong Pemkab untuk fokus pada program berkelanjutan.

Lebih lanjut, Amrullah mengkritisi besarnya anggaran bansos, yaitu Rp40 miliar, yang dianggap terlalu besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. "Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD," ujarnya. Ia menyarankan agar Pemkab memprioritaskan sektor-sektor yang lebih membutuhkan perhatian, seperti infrastruktur.

Amrullah menyebutkan bahwa sejumlah sektor di Lombok Timur membutuhkan perhatian serius, terutama infrastruktur. "Mesti ada skala prioritas. Lihat infrastruktur kita, masih banyak sekali yang butuh perhatian. Lebih-lebih jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit dan sekolah butuh perbaikan segera. Alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas, Pemkab mesti cari solusi terbaik," katanya. Ia khawatir dana bansos yang besar justru mengalihkan perhatian dari sektor-sektor krusial lainnya.

Transparansi dan Sasaran Bansos

• Pemkab Lombok Timur diminta untuk mempublikasikan data penerima bansos secara transparan.
• Mekanisme penentuan penerima bansos perlu dikaji ulang untuk memastikan keadilan dan tepat sasaran.
• Prioritas anggaran perlu dikaji ulang, dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya.

Amrullah juga menyoroti pentingnya memastikan bansos tepat sasaran dan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ia mengingatkan agar program bansos tidak hanya sekadar mengakomodir kepentingan tertentu, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, penyaluran bansos diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.