Era AI: Ancaman atau Peluang Pekerjaan di Indonesia?
Kecerdasan buatan (AI) berpotensi menghilangkan jutaan pekerjaan di Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang baru; dibutuhkan kebijakan tepat untuk menghadapi tantangan ini.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Kecerdasan buatan (AI) tengah berkembang pesat dan berpotensi mengubah lanskap pekerjaan global, termasuk di Indonesia. Lembaga seperti McKinsey dan Goldman Sachs memprediksi jutaan pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi, sementara World Economic Forum memperkirakan dampaknya akan lebih kecil namun tetap signifikan. Perubahan ini terjadi karena perusahaan mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Dampaknya, jutaan pekerja, terutama di sektor informal dan padat karya, berisiko kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif AI terhadap tenaga kerja Indonesia.
Kemajuan teknologi AI menimbulkan kekhawatiran akan pengangguran massal dan peningkatan kesenjangan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam menghadapi era AI ini. Singapura, dengan ekonominya yang berbasis teknologi, diperkirakan akan mengalami pergeseran pekerjaan di sektor jasa keuangan. Malaysia, dengan sektor manufakturnya yang besar, juga berisiko mengalami gangguan signifikan. Indonesia, dengan mayoritas pekerja di sektor informal, menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan yang lebih besar.
Situasi ini memunculkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, otomatisasi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengangguran akibat teknologi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan perpajakan yang bijak dan program peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja.
Dampak AI terhadap Pasar Kerja di Asia Tenggara
Studi dari berbagai lembaga menunjukkan proyeksi yang beragam mengenai dampak AI terhadap pekerjaan. McKinsey memperkirakan hilangnya 375 juta pekerjaan global pada 2030, sementara Goldman Sachs memproyeksikan angka 300 juta pekerjaan penuh waktu. World Economic Forum memberikan pandangan yang lebih optimis, memperkirakan hilangnya 14 juta pekerjaan secara global. Namun, semua studi sepakat bahwa AI akan mengubah pasar kerja secara signifikan.
Indonesia, dengan ekonomi yang masih didominasi sektor informal, menghadapi tantangan besar. Sekitar 56% pekerjaan di Indonesia berisiko terotomatisasi (Oxford Economics, 2019). Hal ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif AI.
Singapura dan Malaysia juga menghadapi tantangan serupa, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Singapura, sebagai pusat teknologi, perlu fokus pada peningkatan keterampilan pekerja untuk menghadapi pergeseran pekerjaan di sektor jasa keuangan. Malaysia, dengan sektor manufakturnya yang besar, harus berinvestasi dalam program peningkatan keterampilan untuk membantu pekerja beradaptasi dengan otomatisasi di pabrik.
Teori Ekonomi dan Dampak AI
Dari perspektif ekonomi neoklasik, AI meningkatkan produktivitas tetapi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja karena perusahaan lebih memilih mesin yang lebih efisien. Teori kompensasi berpendapat bahwa AI menciptakan lapangan kerja baru di sektor lain, tetapi transisi ini tidak selalu seimbang. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor lama tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor baru.
Contohnya, pada tahun 2022, industri AI di Asia Tenggara menciptakan sekitar 250.000 pekerjaan baru, tetapi sebagian besar membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh banyak pekerja yang terdampak otomatisasi. Ini menunjukkan pentingnya program pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan transisi yang lancar.
Beberapa ekonom menyarankan pajak terhadap perusahaan teknologi untuk mendanai program sosial dan pendidikan ulang tenaga kerja. Namun, pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing ekonomi.
Implikasi Kebijakan untuk Indonesia
Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk menghadapi dampak AI terhadap tenaga kerja. Peningkatan keterampilan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan berbasis industri. Saat ini, hanya sekitar 10% tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital yang memadai.
Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja manusia, misalnya melalui pengurangan pajak bagi perusahaan yang mempertahankan persentase tenaga kerja manusia yang tinggi. Diversifikasi ekonomi ke sektor yang kurang rentan terhadap otomatisasi, seperti ekonomi kreatif dan pariwisata, juga penting.
Pajak AI yang terarah, misalnya pajak atas keuntungan AI, dapat menjadi sumber pendanaan untuk program dukungan pekerja yang terdampak. Regulasi yang fleksibel dapat mendorong adopsi AI secara bertanggung jawab, misalnya dengan mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelatihan ulang kepada pekerja yang terdampak otomatisasi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa keuntungan dari inovasi teknologi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat, kesenjangan ekonomi akan semakin melebar, tingkat pengangguran meningkat, dan kesempatan kerja bagi generasi mendatang semakin berkurang. Oleh karena itu, kebijakan yang komprehensif dan proaktif sangat penting untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era AI.
*) Dr. Aswin Rivai,SE.,MM adalah Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB UPN Veteran Jakarta
