Erick Thohir: Pejabat Kementerian di Himbara Jamin Transparansi Publik

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan penempatan pejabat kementerian sebagai komisaris di Himbara bertujuan meningkatkan transparansi dan sinergi program pemerintah.

Jakarta, 27 Maret 2024 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan klarifikasi terkait penempatan beberapa pejabat kementerian sebagai komisaris di bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Langkah ini, menurutnya, merupakan strategi pemerintah untuk memastikan transparansi publik tetap terjaga dan terwujud.

Dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, Erick Thohir menekankan bahwa kehadiran perwakilan kementerian di jajaran komisaris Himbara bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara program pemerintah dan kinerja BUMN. Ia memastikan bahwa transparansi korporasi tetap menjadi prioritas utama, meskipun terdapat keterlibatan pejabat pemerintah dalam struktur kepemilikan.

"Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," tegas Erick Thohir.

Penempatan Pejabat Kementerian Sesuai Fokus Usaha

Erick Thohir menjelaskan bahwa penempatan pejabat kementerian disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing bank Himbara. Sebagai contoh, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, ditunjuk sebagai Komisaris BRI, mengingat fokus BRI pada sektor UMKM. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan, Fahri Hamzah, ditunjuk sebagai Komisaris BTN, mengingat fokus BTN pada sektor perumahan.

Contoh lainnya termasuk Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, sebagai Komisaris Bank Mandiri; Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, sebagai Komisaris Utama BTN; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, sebagai Komisaris Bank Mandiri; dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, sebagai Wakil Komisaris Utama BNI. Penunjukan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sinergi antar lembaga.

Penempatan strategis ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan Himbara dalam mendukung program-program prioritas nasional. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana dan program pemerintah.

Transparansi dan Pengawasan Tetap Dijaga

Erick Thohir memastikan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya akan terus melakukan pengawasan terhadap Himbara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transparansi dan tata kelola perusahaan tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pengelolaan BUMN lebih efisien, menerapkan tata kelola yang baik, dan transparan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Inisiatif penempatan pejabat kementerian ini sejalan dengan instruksi tersebut.

"Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini," pungkas Erick Thohir.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sinergi yang terjalin, diharapkan Himbara dapat menjalankan perannya sebagai pilar perekonomian nasional dengan lebih efektif dan transparan.