Peluncuran BPI Danantara Tunggu RUU BUMN Rampung

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN disahkan.

JAKARTA, 24 Januari 2024 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menunggu finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat lalu.

Erick Thohir menjelaskan bahwa BPI Danantara akan menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa detail pengaturan BPI Danantara akan dibahas dan dikaji oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengingat RUU BUMN ini merupakan inisiatif DPR.

Kementerian BUMN, menurut Erick Thohir, sangat mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang mempercepat pembahasan RUU BUMN. Ia berharap revisi UU ini akan mendorong kemandirian Indonesia dan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Hal ini akan dicapai melalui berbagai strategi, seperti hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta peningkatan lapangan kerja.

Perlu diketahui, Rapat Kerja antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Kamis (23/1) menyoroti kinerja BUMN yang dinilai belum optimal. Undang-Undang yang telah berusia lebih dari 22 tahun dianggap perlu direvisi untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Percepatan pembahasan RUU BUMN ini sangat penting untuk mengatasi hal tersebut.

Erick Thohir menambahkan bahwa revisi RUU BUMN sejalan dengan visi Presiden, yaitu membangun Indonesia yang mandiri melalui pengelolaan dan penggabungan aset BUMN secara efektif. Dengan kata lain, pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Kesimpulannya, peluncuran BPI Danantara masih menunggu finalisasi RUU BUMN yang sedang dibahas DPR. Revisi UU ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMN dan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.