RUU BUMN: Restrukturisasi Perusahaan Lebih Efisien
Menteri BUMN Erick Thohir sambut positif revisi UU BUMN yang mempercepat restrukturisasi perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan mempermudah restrukturisasi perusahaan pelat merah. Pernyataan ini disampaikan Jumat lalu saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Beliau menekankan pentingnya revisi UU ini, mengingat proses restrukturisasi BUMN yang selama ini memakan waktu cukup panjang.
Menurut Erick Thohir, proses restrukturisasi BUMN yang kinerjanya kurang optimal seringkali berbelit. Pengalaman pribadinya dalam merestrukturisasi beberapa perusahaan BUMN pun menunjukkan hal serupa. Dengan adanya revisi UU ini, diharapkan proses tersebut bisa lebih efisien dan efektif.
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa revisi UU BUMN ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Strategi ini akan difokuskan pada hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta peningkatan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan serupa disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut menyimpulkan bahwa UU BUMN yang telah berusia lebih dari 22 tahun perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Revisi UU dinilai krusial untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
RUU BUMN tidak hanya fokus pada restrukturisasi. RUU ini juga akan mengatur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), meskipun detailnya masih dalam tahap kajian DPR. Erick Thohir menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan inisiatif DPR.
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, menjelaskan beberapa poin penting dalam RUU BUMN. Perubahan ini meliputi penyesuaian definisi BUMN, pengaturan anak usaha, pengelolaan korporasi yang lebih kompetitif, kebijakan sumber daya manusia yang inklusif, mekanisme privatisasi yang lebih transparan, serta peningkatan tanggung jawab sosial BUMN terhadap UMKM dan masyarakat.
Secara keseluruhan, revisi UU BUMN ini bertujuan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan mempercepat restrukturisasi dan meningkatkan pengelolaan korporasi, diharapkan BUMN dapat semakin berperan dalam pembangunan nasional. Proses revisi ini juga memperhatikan aspek-aspek penting seperti pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender dalam jajaran direksi dan komisaris.
