BUMN: Pilar Penting Perekonomian Indonesia Menuju Global
Menteri Hukum dan HAM menekankan peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mendorong transformasi untuk daya saing global dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
![BUMN: Pilar Penting Perekonomian Indonesia Menuju Global](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/01/200051.668-bumn-pilar-penting-perekonomian-indonesia-menuju-global-1.jpg)
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan peran krusial BUMN sebagai aset strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Sabtu (1/2), menekankan pentingnya transformasi BUMN menjadi entitas profesional, efisien, dan kompetitif di kancah global.
Agtas memaparkan, transformasi ini meliputi restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan penajaman fokus BUMN agar lebih ramping dan bernilai tambah. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan kompetitif di tingkat internasional. Selain itu, BUMN didorong untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Pentingnya pengembangan SDM berkualitas, berintegritas, dan berwawasan global juga ditekankan. Inovasi berkelanjutan dan penguasaan teknologi menjadi kunci peningkatan produktivitas. Sejalan dengan delapan misi 'Astacita' Presiden Prabowo Subianto, pemerintah fokus pada pengolahan sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Agtas optimis BUMN akan memimpin pengembangan industri pengolahan sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Hal ini akan memperkuat rantai pasok industri strategis seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, serta meningkatkan komponen dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Tujuannya jelas: meningkatkan kemandirian ekonomi.
BUMN tidak hanya berperan dalam peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional. Perbaikan kualitas dan konektivitas yang merata di seluruh Indonesia menjadi fokus. Ketahanan energi dan pangan nasional juga menjadi prioritas, termasuk pemberdayaan UMKM yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak dan dividen.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung pembahasan lebih lanjut RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di parlemen. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran BUMN untuk kemajuan Indonesia.
Dengan transformasi dan fokus pada nilai tambah, BUMN diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang lebih maju dan mandiri di masa depan. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan BUMN menjadi kunci keberhasilan ini.