Erick Thohir Dukung Percepatan Revisi UU BUMN untuk Ekonomi Indonesia yang Lebih Kuat
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung percepatan revisi UU BUMN oleh Komisi VI DPR RI untuk optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang mandiri dan tangguh menghadapi tantangan global.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan apresiasi positif terhadap Komisi VI DPR RI yang akan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal ini disampaikan Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1).
Urgensi Revisi UU BUMN
Perubahan UU BUMN dinilai sangat penting karena peran strategis BUMN dalam mengelola sumber daya nasional. UU yang telah berusia lebih dari dua dekade dianggap perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan dinamika ekonomi global. Erick Thohir menekankan bahwa revisi UU ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengoptimalkan aset BUMN demi kemandirian ekonomi Indonesia.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Revisi UU BUMN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Strategi yang diusung meliputi hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta peningkatan lapangan kerja. Dengan kata lain, revisi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kinerja BUMN dan Tantangannya
Rapat kerja tersebut juga menyoroti kinerja BUMN yang dinilai belum optimal. Berbagai tantangan dihadapi karena UU BUMN yang ada saat ini dinilai sudah usang. Oleh karena itu, revisi UU ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi BUMN bagi perekonomian nasional.
Dukungan Pemerintah dan DPR
Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan terkait penyusunan revisi UU BUMN. Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran BUMN dari berbagai aspek, termasuk tata kelola dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Modernisasi Pengelolaan BUMN
Tujuan utama revisi UU BUMN adalah untuk menciptakan pengelolaan BUMN yang lebih adaptif dan modern. Hal ini penting untuk menghadapi dinamika dan tantangan global, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dengan demikian, diharapkan BUMN dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Kesimpulan
Revisi UU BUMN merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN bagi perekonomian Indonesia. Dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sektor BUMN dalam menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Revisi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan aset, restrukturisasi, dan penguatan peran strategis BUMN dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing global.
