ESDM: Izin Tambang Muhammadiyah Masih dalam Kajian
Kementerian ESDM masih mengkaji izin tambang untuk Muhammadiyah, sementara NU telah mendapatkan izin untuk mengelola tambang eks PKP2B PT KPC.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji permohonan izin tambang dari Muhammadiyah. Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, dalam rapat dengar pendapat dengan Baleg DPR Kamis lalu. Keputusan resmi terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah belum diterbitkan karena kajian masih berlangsung.
Salah satu poin kajian adalah besarnya cadangan batu bara di wilayah tersebut. Meski ada indikasi awal, Kementerian ESDM belum memiliki data pasti mengenai besaran cadangan. Oleh karena itu, pihak yang mendapatkan IUP nantinya wajib melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan jangka waktu maksimal tujuh tahun.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk. Namun, perwakilan PP Muhammadiyah, Syahrial Suandi, menegaskan bahwa hingga kini mereka belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi terkait hal tersebut. Suandi menyampaikan hal ini seusai menghadiri RDPU Baleg DPR RI terkait RUU Minerba pada Rabu (22/1).
Sebagai perbandingan, Nahdlatul Ulama (NU) telah lebih dulu menyelesaikan proses perizinan. NU telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). PBNU bahkan telah mendirikan PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola lahan tambang seluas 25.000 hingga 26.000 hektare di Kalimantan Timur, seperti yang diumumkan pada 3 Januari lalu.
Proses kajian Kementerian ESDM terhadap permohonan izin tambang Muhammadiyah masih berlanjut. Meskipun terdapat pernyataan sebelumnya mengenai alokasi tambang untuk Muhammadiyah, realisasi pemberian izin masih menunggu hasil kajian dan verifikasi data cadangan batu bara yang komprehensif.
Kejelasan mengenai izin tambang ini dinantikan tidak hanya oleh Muhammadiyah, tetapi juga menjadi perhatian publik mengingat pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan izin tambang sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dengan demikian, saat ini fokus Kementerian ESDM adalah memastikan data dan kajian terkait permohonan izin tambang Muhammadiyah akurat dan komprehensif sebelum menerbitkan SK resmi. Proses ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
