Fakta Dua Dekade Perhatian Timpang: PCNU Minta Revitalisasi Pendidikan Keagamaan di Depok

PCNU Kota Depok mendesak revitalisasi pendidikan keagamaan di Depok setelah dua dekade perhatian minim. Akankah kebijakan nyata segera terwujud?

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok secara tegas meminta penguatan serta revitalisasi lembaga pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Desakan ini muncul karena perhatian terhadap pesantren dan madrasah selama dua dekade terakhir dinilai timpang. Mayoritas lembaga ini beroperasi secara swadaya tanpa dukungan struktural yang memadai.

Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan, pada Kamis lalu, mendorong agar perhatian terhadap pesantren dan madrasah, khususnya di Kota Depok, tidak hanya sebatas wacana. Ia menekankan pentingnya perwujudan dalam bentuk kebijakan nyata yang tercermin dalam Anggaran Pendapatasi dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi madrasah dan pesantren untuk berkembang secara optimal.

Permintaan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa saat ini terdapat kurang lebih 465 madrasah di Kota Depok. Sebagian besar dari madrasah tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Namun, dukungan dari pemerintah kota masih sangat minim, meskipun pesantren dan madrasah berperan sebagai benteng moral dan pendidikan akar rumput.

Perhatian Minim Terhadap Madrasah dan Pesantren

Selama dua dekade terakhir, perhatian struktural dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan di Depok masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pesantren dan madrasah harus berjuang keras untuk bertahan dan berkembang. Padahal, peran mereka sangat vital dalam membentuk karakter dan moral generasi muda di tengah masyarakat.

Achmad Solechan menegaskan bahwa sudah saatnya keberpihakan pemerintah diwujudkan. Ini harus melalui fasilitas yang memadai, sarana prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta akses terhadap program pembangunan daerah. Tanpa dukungan konkret, potensi besar dari lembaga pendidikan ini tidak akan teroptimalkan.

Meskipun ada atensi dalam forum-forum diskusi, PCNU Depok ingin memastikan bahwa perhatian tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. Mereka berharap ada tindak lanjut yang jelas dan terukur. Kebijakan yang pro-pesantren dan madrasah dinilai krusial untuk masa depan pendidikan keagamaan di Depok.

Dorongan Kebijakan Nyata dan Anggaran Terukur

Menanggapi desakan PCNU, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, memiliki pandangan yang sama. Ia menilai bahwa revitalisasi lembaga pendidikan Islam harus menjadi bagian integral dari visi pembangunan lima tahun ke depan. Ini menunjukkan adanya keselarasan antara aspirasi masyarakat dan komitmen legislatif.

Siswanto mengakui bahwa selama ini redaksional mengenai pemberdayaan lembaga pendidikan memang ada dalam dokumen perencanaan. Namun, implementasinya belum menyentuh pesantren dan madrasah secara konkret. Oleh karena itu, dalam pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok, pihaknya akan mendorong afirmasi yang jelas dan anggaran yang terukur.

Komitmen ini diharapkan dapat diterjemahkan dalam program yang bisa diakses dan dirasakan langsung oleh madrasah dan pesantren di Kota Depok. Anggaran yang terukur akan memastikan bahwa dukungan finansial tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar mampu mendorong kemajuan lembaga-lembaga tersebut. Ini sejalan dengan visi misi PKB Kota Depok untuk terus mengawal dan mengoptimalkan peran lembaga pendidikan.

Visi Pembangunan dan Peran Legislatif

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok kini tengah dirancang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dokumen ini dinilai semakin matang dan nyaris sempurna. Namun, sejumlah pihak berharap komitmen terhadap lembaga pendidikan keagamaan benar-benar diterjemahkan dalam program yang bisa diakses dan dirasakan langsung oleh madrasah dan pesantren.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melihat pesantren dan madrasah sebagai entitas swadaya. Sebaliknya, mereka harus diakui sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan moral. Dukungan dari APBD akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Depok.

Peran legislatif, khususnya Fraksi PKB, akan sangat krusial dalam mengawal implementasi kebijakan ini. Dengan adanya dukungan politik yang kuat, diharapkan revitalisasi pendidikan keagamaan di Depok bukan lagi sekadar harapan. Ini bisa menjadi kenyataan yang membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat.