Pemerintah Provinsi Lampung sedang mengupayakan pembebasan uang komite sekolah secara menyeluruh demi pemerataan akses pendidikan. Simak dampaknya!

Pemerintah Kabupaten Tolitoli uji coba aturan 5 hari belajar bagi PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan ini mengubah jam pulang siswa secara signifikan, demi efisiensi pendidikan.

DPRD Babel akan mengevaluasi penerapan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah di Bangka Belitung, menindaklanjuti instruksi Gubernur untuk menghentikan pungutan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek positif dan dampaknya bagi sekolah.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto revolusioner karena meningkatkan kualitas SDM, mempersempit kesenjangan, dan menciptakan model pendidikan inklusif.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan dana Rp126,236 miliar untuk berbagai program pendidikan inklusif, termasuk renovasi sekolah dan bantuan bagi siswa prasejahtera.

DPRD Kalteng melakukan studi banding ke Jawa Barat untuk mempelajari strategi optimal dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.

Mendikbudristek menerapkan redistribusi guru ASN PNS dan PPPK ke sekolah swasta untuk mengatasi kekurangan guru akibat ketidakmerataan sebaran guru, terutama setelah seleksi PPPK.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memuji keberanian Aura Cinta yang memperdebatkannya terkait kebijakan penghapusan wisuda, meskipun muncul dugaan bahwa kejadian tersebut merupakan settingan.

Pemerintah Kota Solok melarang wisuda di TK, SD, dan SMP untuk mengefisiensikan anggaran dan mendorong penguatan nilai gotong royong di lingkungan sekolah serta masyarakat.

Dinas Pendidikan Kotim menerbitkan surat edaran agar perpisahan sekolah digelar sederhana di lingkungan sekolah masing-masing untuk menghindari pungutan liar dan pelanggaran norma.