Pemprov Jatim Siapkan Rp126 Miliar untuk Kebijakan Pendidikan Inklusif
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan dana Rp126,236 miliar untuk berbagai program pendidikan inklusif, termasuk renovasi sekolah dan bantuan bagi siswa prasejahtera.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengumumkan paket kebijakan pendidikan senilai Rp126,236 miliar. Kebijakan ini diluncurkan pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat, 2 Mei 2025. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin upacara tersebut dan menekankan komitmen Pemprov Jatim untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga Jawa Timur, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau geografis.
Paket kebijakan ini menjawab pertanyaan "bagaimana" Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan merata dan inklusif. "Siapa" yang terlibat adalah Pemprov Jatim, sekolah-sekolah, siswa prasejahtera, dan berbagai pihak lain seperti ITS dan lembaga swadaya masyarakat. "Apa" yang dilakukan adalah mengalokasikan dana untuk berbagai program, "dimana" pelaksanaannya di seluruh Jawa Timur, "kapan" pelaksanaannya di tahun 2025, dan "mengapa" kebijakan ini dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif.
Khofifah Indar Parawansa menyatakan, "Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara tanpa terkecuali, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis." Kebijakan ini merupakan langkah nyata Pemprov Jatim dalam mewujudkan komitmen tersebut.
Renovasi Sekolah dan Bantuan untuk Siswa Prasejahtera
Sebagian besar anggaran, yaitu Rp100,736 miliar, dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi 159 sekolah. Rinciannya meliputi 34 SMA, 95 SMK, dan 30 SLB. Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan Rp1 juta kepada calon peserta didik dari keluarga prasejahtera yang tidak diterima di sekolah negeri dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan kuota 150 siswa penerima bantuan ini, dengan total anggaran Rp5,7 miliar.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp19,8 miliar untuk pengadaan alat praktik bagi 152 SMK dan satu SLB. Gubernur Khofifah menyebut program-program ini sebagai bentuk kado Hardiknas dalam situasi efisiensi fiskal, dengan memprioritaskan penguatan lembaga pendidikan.
Program "1 Sekolah 1 Inovasi" juga akan diluncurkan pada tahun 2025, dengan target 4.090 inovasi dari seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim untuk mendorong kreativitas dan inovasi di lingkungan pendidikan.
Peran Sekolah Swasta dan Kerjasama Strategis
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam menampung lulusan SMP/sederajat. Mengingat daya tampung sekolah negeri hanya 38,31 persen dari total lulusan (682.252 siswa), sekolah swasta memainkan peran vital dalam menyerap sisanya, yaitu sekitar 61,69 persen. Pemprov Jatim mengapresiasi peran sekolah swasta yang memberikan beasiswa dan biaya pendidikan terjangkau bagi siswa prasejahtera.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Jatim juga melakukan sejumlah penandatanganan kesepakatan penting. Salah satunya adalah kesepakatan bersama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terkait pengembangan SDM dan pengajaran materi kecerdasan artifisial di tingkat menengah. Pemprov Jatim juga menandatangani Pakta Integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dan komitmen bersama satuan pendidikan swasta terkait kuota beasiswa penuh.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada daerah pelopor digitalisasi pendidikan dan SMKN 12 Surabaya sebagai Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) pertama di Indonesia. Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan 1.000 pasang sepatu bagi siswa prasejahtera dan kursi roda secara simbolis dari Global Village Foundation dan Wheelchair for Kids.
Dengan total anggaran yang signifikan dan berbagai program strategis yang dijalankan, kebijakan pendidikan Pemprov Jatim ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh Jawa Timur, serta mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.
