Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan pendidikan senilai Rp56 miliar lebih kepada 136 sekolah swasta melalui program sekolah gratis, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mencegah putus sekolah.

Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran untuk subsidi SPP sekolah swasta bagi siswa tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, dengan rincian Rp300.000 untuk SD dan Rp400.000 untuk SMP.

Dinas Pendidikan Mimika meminta sekolah negeri dan swasta memanfaatkan dana BOS dan BOPDA secara optimal demi kepentingan peserta didik, serta mendorong transparansi penggunaan dana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menanggung biaya SPP siswa Amungme dan Kamoro di sekolah swasta sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memastikan agar siswa miskin tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyiapkan beasiswa dan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengatasi keterbatasan kuota sekolah negeri.

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melibatkan sekolah swasta dalam SPMB untuk memastikan perluasan akses pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Mendikdasmen luncurkan SPMB, sistem penerimaan murid baru yang memastikan pendidikan bermutu dan berkeadilan untuk semua anak Indonesia mulai tahun ajaran 2025/2026.

Mendikdasmen memastikan aturan baru SPMB 2025 segera terbit, mengubah sistem zonasi menjadi sistem domisili, meningkatkan kuota prestasi dan afirmasi, serta menerapkan sistem rayon untuk SMA.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan di Indonesia, termasuk dukungan terhadap sekolah swasta.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak lembaga pendidikan swasta untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di jenjang dasar dan menengah.