MPK Dorong Optimalisasi BOS Sekolah Swasta di Daerah 3T Hingga Empat Kali Lipat
Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mendorong optimalisasi BOS untuk sekolah swasta di daerah 3T hingga empat kali lipat nilai rata-rata untuk mencegah penutupan.
Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mengusulkan agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan ini diharapkan mencapai empat kali lipat dari nilai rata-rata dana BOS yang diterima saat ini. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah penutupan sekolah swasta di wilayah-wilayah tersebut.
Anggota Bidang Kebijakan Pendidikan MPK, Chandra Situmeang, menyampaikan usulan ini dalam pertemuan dengan DPR RI di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Chandra menekankan pentingnya peran swasta dalam investasi pendidikan, "Banyak pemangku kepentingan seperti gereja, sinode, yang menginvestasikan bangunan sekolah sehingga pemerintah tidak perlu lagi membangunnya dan hanya perlu membantu memberdayakannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Chandra menambahkan bahwa penutupan sekolah-sekolah swasta di daerah 3T akan sangat disayangkan. Hal ini disebabkan karena dana BOS yang mereka terima tidak sebanding dengan kebutuhan operasional yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, MPK mendorong adanya solusi konkret untuk mengatasi masalah ini.
Solusi Mencegah Penutupan Sekolah Swasta di Daerah 3T
MPK mengidentifikasi beberapa solusi potensial untuk mencegah penutupan sekolah swasta di daerah 3T. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penempatan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah-sekolah tersebut. Kehadiran guru ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan stabilitas bagi sekolah.
Selain penempatan guru ASN, MPK juga mengusulkan pemberian hibah untuk revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Revitalisasi ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan modern. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan termotivasi.
Ketua Umum MPK, Handi Irawan, menjelaskan bahwa dasar pembagian dana BOS saat ini menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Purchasing Power Parity (PPP). Namun, ia menilai bahwa perbedaan dana BOS antara daerah 3T dengan kota-kota besar masih belum proporsional. "Dan seringkali BOS itu, perbedaan antara teman-teman di Papua, Maluku, NTT, Halmahera, dibandingkan dengan kota-kota besar, maksimum hanya dua kali. Padahal sebenarnya perbedaannya sangat besar," ujarnya.
Dampak Penutupan Sekolah Swasta Terhadap Anggaran Negara
Handi Irawan memperkirakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, banyak sekolah swasta di daerah terpencil akan tutup jika tidak ada intervensi yang signifikan. Penutupan sekolah swasta ini akan memberikan dampak yang besar terhadap anggaran negara. Pasalnya, setiap siswa yang beralih ke sekolah negeri akan menjadi beban tambahan bagi negara.
"Jadi dugaan kita, 10 tahun lagi akan banyak sekolah swasta di tempat terpencil akan tutup. Kalau sekolah swasta di tempat terpencil ini tutup, akan menjadi beban negara. Karena setiap anak didik yang pergi ke sekolah negeri, negara akan menanggung beban sekitar Rp10 juta per anak per tahun," kata Handi.
Oleh karena itu, MPK menekankan pentingnya memperlakukan sekolah swasta sebagai mitra kerja pemerintah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) edukasi, mengurangi beban pemerintah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Peran Swasta dalam Meningkatkan PDB Edukasi
MPK berpendapat bahwa peran swasta sangat penting dalam meningkatkan PDB edukasi. Jika pemerintah hanya mengandalkan APBN, kontribusi GDP edukasi terhadap total GDP tidak akan mencapai target yang diharapkan. "Peran swasta itu sangat penting untuk beberapa hal. Pertama, kalau kita hanya mengandalkan total APBN kita yang Rp724 triliun, tahun 2024 Rp660 triliun, sebenarnya kontribusi GDP edukasi terhadap total GDP kita yang Rp1,4 triliun, itu tidak lebih dari 3 persen. Semua negara maju, hampir tidak ada yang GDP edukasinya di bawah 5 persen," jelas Handi.
Sekolah swasta yang berkembang dan maju akan menjadi mitra pemerintah yang penting dalam menyejahterakan negeri. Dengan demikian, pemerintah dan swasta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih baik.
Dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah tidak hanya meringankan beban anggaran, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Investasi dari pihak swasta dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan program-program pendidikan yang inovatif.
Optimalisasi BOS bagi sekolah swasta di daerah 3T menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Dukungan yang memadai bagi sekolah swasta akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
