JPPI Apresiasi Pemerintah Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB 2025
JPPI mengapresiasi pemerintah yang melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan.
JPPI Apresiasi Peran Sekolah Swasta dalam SPMB 2025
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan apresiasi positif terhadap langkah pemerintah yang mengikutsertakan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Keputusan ini merupakan perubahan signifikan dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis, 30 Januari, di Jakarta.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti. Menurutnya, keterlibatan sekolah swasta sangat penting, terutama di daerah yang minim sekolah negeri. "Kami apresiasi Pak Menteri (Mendikbudristek Abdul Mu'ti) tadi melibatkan sekolah swasta. Jadi untuk titik-titik yang tidak ada sekolah negerinya, otomatis sekolah swasta harus dilibatkan," ujar Ubaid.
SPMB diharapkan mampu menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Ubaid menekankan pentingnya SPMB bukan sekadar fokus pada sekolah negeri, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mengenyam pendidikan. Ia menambahkan, "Bagaimana PPDB itu jangan hanya menjadi hajatan sekolah negeri, tapi pemenuhan hak anak Indonesia dalam mendapatkan bangku sekolah. Kalau nggak ada sekolah negeri, ya pemerintah wajib melibatkan sekolah swasta."
Lebih lanjut, Ubaid menjelaskan bahwa pelibatan sekolah swasta menjadi krusial ketika daya tampung sekolah negeri terbatas. Hal ini untuk mencegah anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan bersekolah. "Jangan sampai ada yang left behind, ketinggalan tidak dapat kursi (pendidikan)," tegasnya.
Mendikbudristek Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kebijakan ini juga diiringi upaya peningkatan transparansi data dan daya tampung sekolah negeri. Dengan begitu, calon siswa dan orang tua dapat memperkirakan peluang penerimaan di sekolah negeri dan dapat mempertimbangkan alternatif lain, termasuk sekolah swasta. "Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu. Dia (siswa) bisa kemudian (mendaftar) ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah tertentu," jelas Mendikbudristek.
Untuk memastikan keberhasilan SPMB 2025, Mendikbudristek menggandeng beberapa kementerian dan lembaga terkait. Salah satu contohnya adalah rencana pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pada Jumat, 31 Januari, untuk membahas dukungan dari pemerintah daerah. "Insya Allah, besok (Jumat, 31/1) pukul 07.00 WIB, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, agar SPMB tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkas Mendikbudristek Abdul Mu'ti.
Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta dalam SPMB 2025 diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.