Aturan Baru SPMB 2025 Segera Terbit: Sistem Domisili Gantikan Zonasi, Kuota Prestasi dan Afirmasi Meningkat
Mendikdasmen memastikan aturan baru SPMB 2025 segera terbit, mengubah sistem zonasi menjadi sistem domisili, meningkatkan kuota prestasi dan afirmasi, serta menerapkan sistem rayon untuk SMA.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Abdul Mu'ti, mengumumkan bahwa aturan baru terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 akan segera diterbitkan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mendikbudristek pada Selasa di Kampus Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Aturan baru ini akan membawa perubahan signifikan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya diterapkan, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
Perubahan paling mencolok adalah penggantian sistem zonasi dengan sistem domisili. Sistem domisili ini memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih sekolah negeri di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya, bahkan memungkinkan siswa untuk memilih sekolah di provinsi yang berbeda jika jaraknya lebih dekat. Hal ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Selain perubahan sistem penerimaan, aturan baru ini juga akan meningkatkan persentase penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi dan afirmasi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa berprestasi dan siswa dari kalangan kurang mampu untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri yang berkualitas.
Perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025
Aturan SPMB 2025 akan membawa beberapa perubahan penting dalam sistem penerimaan siswa baru. Perubahan ini meliputi sistem domisili yang menggantikan sistem zonasi, peningkatan kuota jalur prestasi dan afirmasi, serta penerapan sistem rayon untuk SMA. Sistem domisili memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam memilih sekolah, sementara peningkatan kuota jalur prestasi dan afirmasi bertujuan untuk pemerataan kesempatan pendidikan.
Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), akan diterapkan sistem rayon. Sistem ini memungkinkan siswa untuk mendaftar ke SMA di luar kabupaten tempat tinggalnya, atau bahkan lintas provinsi jika jaraknya lebih dekat. Prioritas tetap diberikan kepada sekolah dalam satu provinsi yang sama, namun fleksibilitas ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi siswa.
Sekolah negeri hanya diperbolehkan menerima murid baru dalam satu gelombang penerimaan dan tidak boleh melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan rasio siswa per kelas dengan jumlah tenaga pengajar, serta mencegah praktik 'jual beli bangku' di sekolah negeri. Sekolah swasta terakreditasi akan menjadi alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Penggabungan SD
Pemerintah daerah didorong untuk memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Bantuan ini dapat disalurkan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah atau skema pendanaan lain. Mendikbudristek mencontohkan Kabupaten Badung di Bali dan Kota Tangerang Selatan sebagai contoh daerah yang telah menerapkan skema ini. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga siswa.
Terkait dengan SD yang kekurangan murid, Mendikbudristek menyatakan tengah melakukan kajian terkait kemungkinan penggabungan atau 'merger'. Guru-guru yang berlebih setelah penggabungan akan ditugaskan di sekolah swasta, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan.
"InSya-Allah, dalam waktu tidak terlalu lama akan terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara substansi sistemnya sudah disetujui Pak Presiden dan sudah diparaf oleh para menteri terkait, juga oleh Kementerian Hukum," ujar Abdul Mu'ti. Beliau juga menambahkan bahwa untuk jenjang SD, aturan SPMB masih sama dengan sebelumnya.
Dengan diterbitkannya aturan baru ini, diharapkan sistem penerimaan murid baru akan lebih transparan, adil, dan merata, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Indonesia.
