Terobosan Pendidikan Jateng: Siswa Miskin Gratis Sekolah di 139 SMA/SMK Swasta
Pemprov Jateng menggandeng 139 SMA/SMK swasta, gratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin sebagai upaya perluas akses pendidikan dan tekan angka putus sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) membuat terobosan baru di dunia pendidikan dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin di 139 sekolah swasta. Program ini berlaku untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di seluruh wilayah Jawa Tengah pada tahun ajaran baru mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di kalangan siswa kurang mampu.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah SMA dan SMK swasta. Kemitraan ini bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siswa miskin di Jawa Tengah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebanyak 139 sekolah swasta telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menyediakan total 5.004 kursi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
"Pendidikan adalah investasi masa depan. Kemitraan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan," ujar Ahmad Luthfi saat peluncuran Sistem Informasi Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN dan SMKN tahun ajaran 2025/2026 dan peresmian SMAN Keberbakatan Olahraga. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.
Kriteria Sekolah Swasta yang Terlibat Program
Meskipun biaya pendidikan digratiskan, Pemprov Jateng tidak sembarangan dalam menunjuk sekolah yang terlibat dalam program ini. Terdapat sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh SMA dan SMK swasta yang ingin berpartisipasi. Kriteria tersebut meliputi akreditasi minimal B, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, rasio yang cukup antara guru dan tenaga kependidikan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan pungutan biaya pendidikan kepada siswa peserta program kemitraan.
Mantan Kapolda Jateng itu menegaskan bahwa Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 juta per siswa untuk program ini. Dana tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya operasional sekolah dan memastikan siswa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Program ini menjadi yang pertama di Indonesia dan merupakan realisasi janji politik untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama siswa miskin.
"Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin," tegasnya.
Peningkatan Daya Tampung Siswa di Jawa Tengah
Secara keseluruhan, daya tampung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Provinsi Jawa Tengah mencapai 230.163 siswa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 6.393 siswa dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Peningkatan daya tampung ini tidak hanya berasal dari program kemitraan dengan sekolah swasta, tetapi juga dari penambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan Sekolah Keterbakatan Olahraga.
Penambahan daya tampung ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi lulusan SMP/sederajat, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Prioritas juga diberikan kepada siswa disabilitas, anak-anak dari panti asuhan, dan anak-anak yang putus sekolah (ATS). Dengan demikian, diharapkan semakin banyak anak-anak yang dapat menikmati layanan pendidikan dengan pembiayaan yang setara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menambahkan bahwa program kemitraan ini merupakan satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Program ini melibatkan 56 SMA dan 83 SMK swasta, dengan dukungan anggaran dari APBD Jawa Tengah. Setiap sekolah yang bermitra akan menampung satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jateng dalam membuat terobosan untuk menambah daya tampung melalui program kemitraan ini. Menurutnya, langkah ini selaras dengan program pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. Yudi berharap program ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dan dapat diatur secara fiskal dengan baik.
"Ini selaras dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal diatur secara fiskal dan lain sebagainya," kata Yudi.
Inisiatif Pemprov Jateng ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk meraih pendidikan yang berkualitas, tanpa terkendala masalah ekonomi.
