Fakta Menarik: Pemkab Jepara Usulkan Peningkatan Kualitas Jalan Karimunjawa untuk Dongkrak Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Jepara mengusulkan peningkatan kualitas jalan Karimunjawa, termasuk dua ruas vital, demi mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, secara proaktif mengusulkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Pulau Karimunjawa. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk semakin mengukuhkan sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan tersebut. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemkab Jepara dalam memajukan potensi daerah.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dalam sebuah pertemuan koordinasi penting dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) di Semarang pada pekan ini. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memaparkan urgensi dan detail rencana peningkatan jalan yang diharapkan dapat segera direalisasikan. Fokus utama adalah pada aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik.
Bupati Witiarso Utomo menegaskan bahwa Pulau Karimunjawa memiliki peran krusial sebagai ikon pariwisata tidak hanya bagi Jepara, tetapi juga Jawa Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketersediaan akses jalan yang memadai sangat fundamental untuk menunjang kelancaran mobilitas wisatawan maupun warga lokal, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Prioritas Peningkatan Jalan di Karimunjawa
Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengajukan proposal spesifik untuk peningkatan dua ruas jalan utama di Karimunjawa. Ruas pertama adalah Karimunjawa–Kemojan yang membentang sepanjang 17,5 kilometer, sementara ruas kedua adalah Jalan Dalam Kota Karimunjawa dengan panjang 7,2 kilometer. Kedua ruas ini dipilih berdasarkan urgensi dan dampak signifikan terhadap aktivitas harian serta pariwisata.
Total estimasi anggaran yang diajukan untuk proyek peningkatan jalan di Karimunjawa mencapai sekitar Rp72 miliar. Dana ini diharapkan dapat dialokasikan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Skema ini menunjukkan harapan akan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Peningkatan kualitas jalan ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses bagi wisatawan yang berkunjung ke keindahan alam Karimunjawa, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah di pulau tersebut. Hal ini akan berdampak positif pada distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Dukungan Infrastruktur untuk Swasembada Pangan
Selain fokus pada Karimunjawa, Pemkab Jepara juga mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan di kawasan penunjang swasembada pangan. Area-area yang menjadi sasaran meliputi Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Pakis Aji, yang dikenal sebagai sentra pertanian di Jepara. Usulan ini menunjukkan visi pembangunan yang holistik, tidak hanya pariwisata tetapi juga sektor pangan.
Panjang total jalan yang diusulkan di ketiga kecamatan tersebut mencapai 15,3 kilometer, dengan estimasi anggaran sekitar Rp27 miliar. Jalan-jalan ini sangat vital untuk kelancaran distribusi hasil pertanian dari petani ke pasar, serta mempermudah akses warga menuju pusat-pusat ekonomi dan fasilitas publik. Peningkatan ini akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi.
Bupati Jepara menekankan pentingnya realisasi proyek-proyek ini secepat mungkin. Infrastruktur jalan yang baik di wilayah pertanian akan secara langsung mendukung produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sinergi antara pembangunan jalan dan sektor pertanian menjadi kunci untuk kesejahteraan masyarakat.
Respon Positif dari BBPJN dan Sinergi Pusat-Daerah
Kepala BBPJN Jateng DIY, Muhammad Iqbal Tanhier, menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Respon positif ini memberikan harapan besar bagi Pemkab Jepara.
Iqbal Tanhier juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang merata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemkab Jepara dan BBPJN menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas tingkat pemerintahan dapat mempercepat pembangunan. Dengan dukungan dari pusat, proyek-proyek infrastruktur vital di Jepara, baik untuk pariwisata maupun pertanian, diharapkan dapat segera terwujud, membawa dampak positif bagi kemajuan daerah.
