Fakta Mengejutkan: 19 Warga Sleman Terlibat Jaringan Terorisme, BNPT Tingkatkan Deteksi Dini Terorisme di Kalurahan

BNPT serius tingkatkan kesiapan kalurahan di Sleman untuk deteksi dini terorisme. Mengapa 19 warga Sleman terlibat jaringan terorisme dan bagaimana upaya pencegahan radikalisme kini menyasar kelompok rentan?

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil langkah proaktif dalam upaya pencegahan radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menyelenggarakan diseminasi buku saku deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme kepada aparatur kalurahan. Kegiatan ini berpusat di Kabupaten Sleman, salah satu wilayah yang memiliki catatan keterlibatan dalam jaringan terorisme.

Acara penting ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 30 dan 31 Juli 2025. Tujuannya adalah untuk secara signifikan meningkatkan kesiapan aparatur pemerintah setempat, terutama aparat tiga pilar kewilayahan. Hal ini krusial dalam mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang berpotensi terjadi di daerah.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan, menegaskan urgensi kegiatan ini. Ia menyoroti ancaman nyata radikalisme dan terorisme di Indonesia yang terus berkembang. Peran lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam deteksi dini terorisme dan pencegahan di tingkat desa/kelurahan menjadi sangat vital.

Ancaman Radikalisme dan Terorisme yang Berubah Wajah

Brigjen Pol Wawan Ridwan menjelaskan bahwa dinamika global dan nasional menunjukkan ancaman terorisme yang masih signifikan. Jaringan global seperti Al-Qaeda dan ISIS tetap aktif menyebarkan propaganda serta melakukan aksi teror di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kelompok yang berafiliasi dengan jaringan global tersebut masih berkembang, termasuk JAD dan jaringan NII, meskipun ada kelompok seperti Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri.

Pola penyebaran paham radikal kini telah mengalami perubahan drastis, tidak lagi hanya menyasar kelompok tertentu. Mereka mulai masuk ke organisasi legal dan secara khusus menyasar kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Proses radikalisasi seringkali terjadi di bawah permukaan melalui propaganda yang masif, sehingga memerlukan upaya deteksi dini terorisme yang lebih cermat.

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi kelompok teror untuk menyebarkan ideologi mereka di Indonesia. Kajian dalam bentuk narasi, e-book, dan video pendek disebarkan secara luas untuk menanamkan sistem berpikir serta kepercayaan terhadap ideologi kelompok teror. Konten-konten ini bertujuan memvalidasi terjadinya aksi serangan teror, sehingga memerlukan pemantauan ketat dan literasi digital yang kuat.

Data dan Indeks Potensi Radikalisme di Indonesia

Densus 88 Anti Teror (AT) Polri mengungkapkan posisi Indonesia dalam "Global Terrorism Index" (GTI) yang menunjukkan dampak terorisme. Indonesia berada di posisi 30 dari 163 negara, menandakan bahwa ancaman terorisme masih signifikan. Aksi kekerasan di Papua menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi peringkat ini, meskipun secara keseluruhan aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan.

Penurunan aksi terorisme ini merupakan hasil dari upaya pencegahan dan penegakan hukum yang terus-menerus dilakukan oleh aparat keamanan. Namun, di sisi lain, indeks potensi radikalisme di Indonesia justru menunjukkan tren kenaikan yang patut diwaspadai. Indeks ini naik dari 10 persen pada tahun 2022 menjadi 11,7 persen pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan persentase sebesar 1,7 persen.

AKBP Johanes Budi Moses Harahap dari Densus 88 AT Polri memaparkan hasil survei yang mengkhawatirkan mengenai kerentanan generasi muda. Survei tersebut menunjukkan bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar paham radikal, sebuah angka yang sangat tinggi. Selain itu, potensi radikalisme juga ditemukan lebih tinggi pada kalangan perempuan, menandakan perlunya pendekatan pencegahan yang lebih terarah dan spesifik.

Sleman sebagai Titik Krusial Pencegahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, menegaskan bahwa radikalisme merupakan ancaman nyata di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Sleman. Kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya deteksi dini terorisme dan pencegahan menjadi prioritas utama di wilayah ini.

Data konkret menunjukkan bahwa hingga saat ini, tercatat 52 warga DIY telah ditangkap oleh aparat keamanan karena terlibat dalam aksi maupun jaringan terorisme. Dari jumlah yang cukup besar tersebut, 19 orang di antaranya merupakan warga Kabupaten Sleman. Mereka diketahui berafiliasi dengan jaringan terorisme seperti Jemaah Islamiyah (JI) atau Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Fakta ini secara jelas menggarisbawahi urgensi dan pentingnya program yang diselenggarakan oleh BNPT di Sleman. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci. Tujuannya adalah untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh guna membendung penyebaran paham radikal dan mencegah aksi terorisme di wilayah tersebut.