Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
logo
LIVE
  • Auto
  • Dark Mode
  • Light Mode
  • Hot News
  • Artis
  • Sains
  • Inspira
  • Sehat
  • Otomotif
  • Lifestyle
  • Sejarah
  • Travel
  • Sepakbola
  • Sport
  • Lainnya
    • Ngakak
    • Merdeka
LIVE
  • Auto
  • Dark Mode
  • Light Mode
  • Hot News
  • Artis
  • Sains
  • Inspira
  • Sehat
  • Otomotif
  • Lifestyle
  • Sejarah
  • Travel
  • Sepakbola
  • Sport
  • Lainnya
HEADLINE HARI INI
  1. Hot News

Fakta Mengejutkan: Kesalahan Administrasi Tak Selalu Berujung Pidana, Kata Ombudsman!

Ombudsman menegaskan bahwa kesalahan administrasi oleh penyelenggara negara tidak selalu harus berujung pemidanaan. Mengapa demikian dan apa dampaknya bagi pelayanan publik?

Rabu, 30 Jul 2025 18:51:00
konten ai
Copied!
Fakta Mengejutkan: Kesalahan Administrasi Tak Selalu Berujung Pidana, Kata Ombudsman!
Ombudsman menegaskan bahwa kesalahan administrasi oleh penyelenggara negara tidak selalu harus berujung pemidanaan. Mengapa demikian dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? (©Planet Merdeka)
ADVERTISEMENT

Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan tidak serta-merta harus berujung pada pemidanaan. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar di Jakarta. Penegasan ini mengacu pada Undang-Undang Administrasi Publik yang berlaku.

Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, menyoroti maraknya kasus kerugian negara akibat kesalahan administrasi yang kerap diselesaikan melalui jalur pidana. Menurut Johanes, banyak dari kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian semata. Tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi di dalamnya.

Ombudsman berupaya memperjelas batasan antara ranah administrasi dan pidana demi kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah situasi ketidakpastian penegakan hukum. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik tidak terganggu oleh nuansa kriminalisasi.

Membedakan Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam banyak kasus, kesalahan administrasi seringkali disamakan dengan tindak pidana korupsi, padahal keduanya memiliki perbedaan fundamental. Ombudsman melihat adanya kecenderungan penyelesaian kasus kerugian negara melalui mekanisme pemidanaan. Ini terjadi meskipun kesalahan tersebut murni bersifat administratif dan tanpa unsur niat jahat.

Johanes Widijantoro menekankan bahwa Undang-Undang Administrasi Publik telah mengatur batasan yang jelas. Kesalahan yang timbul dari kelalaian administratif seharusnya ditangani secara administratif pula. Pemidanaan hanya relevan jika terdapat unsur kesengajaan untuk korupsi.

FGD yang diselenggarakan membahas secara mendalam bagaimana menentukan suatu perbuatan. Apakah itu penyalahgunaan wewenang masuk domain administrasi pemerintah atau justru tindak pidana korupsi. Diskusi ini krusial untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Dampak Kriminalisasi pada Pelayanan Publik

Nuansa kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi memiliki dampak serius terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi ragu dalam mengambil keputusan. Mereka khawatir setiap kesalahan kecil akan berujung pada jeratan hukum pidana.

Ombudsman menyatakan bahwa kondisi ini dapat menghambat inovasi dan efisiensi dalam birokrasi. Aparat cenderung bermain aman, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kualitas layanan yang diberikan kepada publik bisa menurun drastis akibat ketakutan ini.

Oleh karena itu, Ombudsman berharap dapat memperoleh perspektif baru dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi penegakan hukum. Hal ini harus selalu mengacu pada regulasi yang berlaku, bukan pada interpretasi yang bias.

Kolaborasi dan Harapan Ombudsman

FGD ini juga membahas pola koordinasi antara aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan kesalahan administrasi sesuai UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan.

Johanes Widijantoro mengungkapkan bahwa Ombudsman akan terus mencari masukan dari berbagai pihak. Setelah mendengarkan dari penyelenggara pelayanan publik, mereka juga akan mendengarkan perspektif dari penegak hukum. Hal ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kehadiran berbagai perwakilan kementerian dalam FGD menunjukkan komitmen untuk mencari solusi. Solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi ASN. Dengan demikian, mereka dapat fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa bayang-bayang kriminalisasi yang tidak proporsional.

Share
Copied!

Share

Better experience in portrait mode.
Image Saved!
Berita Terbaru
  • Meriahnya Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Beijing: Dari Guiqiao Hingga Kuliner Nusantara
  • Kukar, Lumbung Padi Kaltim, Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian Topang Pangan IKN: Fakta Produksi Fantastis!
  • UIN Jakarta Usung Kurikulum Berbasis Cinta: Fondasi Generasi Penuh Kasih Sayang dan Toleransi
  • Tahukah Anda? DPRD Ambon Kenalkan Dunia Politik Lewat Program Parlemen Muda untuk Pelajar
  • Maluku Tengah Bangkit: Pemkab Rekonstruksi 12 Rumah Pascakonflik, Libatkan Warga Lokal untuk Pemulihan
  • asn
  • hukum administrasi
  • integritas
  • kesalahan administrasi
  • konten ai
  • kriminalisasi
  • ombudsman
  • pelayanan publik
  • penegakan hukum
  • #planetantara
  • tindak pidana korupsi
Copied!
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

ADVERTISEMENT
Topik Populer

Topik Populer

  • Viral
  • Timnas
  • Prabowo Subianto
  • Piala AFF 2024
  • PPN 12 persen
  • Irish Bela
Rekomendasi
  • beijing china

    Meriahnya Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Beijing: Dari Guiqiao Hingga Kuliner Nusantara

    20 Agu 2025
  • ekonomi kukar

    Kukar, Lumbung Padi Kaltim, Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian Topang Pangan IKN: Fakta Produksi Fantastis!

    20 Agu 2025
  • generasi berkarakter

    UIN Jakarta Usung Kurikulum Berbasis Cinta: Fondasi Generasi Penuh Kasih Sayang dan Toleransi

    20 Agu 2025
  • ambon maju

    Tahukah Anda? DPRD Ambon Kenalkan Dunia Politik Lewat Program Parlemen Muda untuk Pelajar

    20 Agu 2025
  • bupati maluku tengah

    Maluku Tengah Bangkit: Pemkab Rekonstruksi 12 Rumah Pascakonflik, Libatkan Warga Lokal untuk Pemulihan

    20 Agu 2025
ADVERTISEMENT
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

  • Kurang dari 24 Jam, Polisi Ringkus Terduga Pelaku Premanisme di Tambora Jakarta Barat

    cctv 16 Agu 2025
  • Viral Mengamen hingga Tengah Malam, Dinsos DKI Lakukan Penertiban Pengamen Anak Secara Persuasif

    Dinsos DKI 12 Agu 2025
  • Bikin Heboh! Wakil Menteri Ketenagakerjaan Tampil dengan Kaus One Piece Dukung Buruh Mogok, Simbol Perlawanan Ketidakadilan?

    Bendera Bajak Laut 8 Agu 2025
  • Viral Minta Rp100 Ribu, Juru Parkir Liar Tanah Abang Ditangkap Polisi

    hukum 30 Jul 2025
  • Kurang dari 24 Jam! Polisi Tangkap Dua Pencuri Tas Kereta di Tambora, Korban Rugi Rp10 Juta

    cctv 29 Jul 2025
logo
Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap
  • Kapanlagi.com
  • Otosia
  • Liputan6
  • Fimela
  • Bola.net
  • Brilio
  • Bola.com
  • Merdeka
Connect with us

Copyright © 2025 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.