Fakta Unik: 145 Embung Disiapkan! Begini Kesiapsiagaan Karhutla Tanah Bumbu Hadapi Musim Kemarau
Pemkab Tanah Bumbu serius hadapi potensi karhutla. Dengan 145 embung dan relawan, bagaimana strategi Kesiapsiagaan Karhutla Tanah Bumbu memastikan wilayahnya aman dari api?
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, telah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapsiagaan ini dilakukan menyusul penetapan status siaga darurat karhutla oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Langkah antisipasi ini berfokus pada penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membangun 145 embung di desa-desa yang dinilai rawan karhutla. Embung-embung ini dirancang untuk memastikan ketersediaan air yang memadai. Setiap embung memiliki kapasitas tampung hingga ribuan meter kubik air.
Selain infrastruktur, koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci utama dalam strategi ini. Rapat koordinasi rutin digelar guna menjaga sinergi antarpihak terkait. Pengawasan di wilayah rawan bencana juga diperketat untuk meminimalkan risiko.
Strategi Penguatan Infrastruktur Air
Dalam upaya meningkatkan Kesiapsiagaan Karhutla Tanah Bumbu, pembangunan embung menjadi prioritas utama. Sebanyak 145 embung telah dibangun di berbagai desa yang teridentifikasi sebagai area rawan kebakaran. Lokasi strategis embung ini memastikan akses cepat terhadap sumber air.
Setiap embung dirancang dengan kapasitas tampung air yang sangat besar, mencapai ribuan meter kubik. Ketersediaan air dalam jumlah signifikan ini krusial untuk mendukung operasi pemadaman. Ini memungkinkan respons cepat dan efektif saat terjadi insiden karhutla.
Penyebaran embung di desa-desa rawan merupakan bagian integral dari strategi mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan waktu respons tim pemadam kebakaran. Dengan demikian, potensi penyebaran api dapat segera dicegah.
Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Penanganan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga fokus pada peningkatan kapasitas penanganan di tingkat desa. BPBD Tanah Bumbu mendorong setiap pemerintah desa untuk memiliki peralatan pemadam kebakaran. Targetnya adalah satu desa memiliki setidaknya satu alat pemadam.
Sinergi lintas sektor menjadi elemen penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Rapat koordinasi rutin dilaksanakan untuk memastikan semua pihak terkait bekerja secara terpadu. Pengawasan di wilayah-wilayah yang berpotensi karhutla juga semakin diperketat.
Selain itu, Pemkab Tanah Bumbu secara konsisten mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Praktik pembakaran lahan merupakan salah satu pemicu utama karhutla. Edukasi dan sosialisasi terus digencarkan untuk mengubah kebiasaan ini.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat sangat vital. Ini demi menjaga wilayah Tanah Bumbu tetap aman dari bencana asap.
Status Siaga dan Wilayah Prioritas
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yang juga diikuti oleh kabupaten lain. Penetapan status ini menjadi dasar bagi seluruh daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini memastikan respons cepat terhadap setiap potensi ancaman.
Meskipun demikian, Sulhadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kasus karhutla signifikan di Tanah Bumbu. Hal ini berkat penanganan dan pencegahan yang dilakukan tim pengendalian bencana secara maksimal. Upaya ini telah membuahkan hasil positif dalam menjaga wilayah.
BPBD Tanah Bumbu telah mengidentifikasi beberapa kecamatan sebagai wilayah berpotensi karhutla. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Batulicin, Satui, Simpang Empat, Kusan Tengah, Mantewe, Kusan Hulu, dan Teluk Kepayang. Pemetaan ini krusial untuk alokasi sumber daya.
Strategi kesiapsiagaan terus dirumuskan berdasarkan data potensi kerawanan di masing-masing wilayah tersebut. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan penyesuaian tindakan pencegahan dan penanganan. Ini memastikan efektivitas upaya mitigasi bencana.
