RI Pastikan Kesiapsiagaan Nasional Hadapi Potensi Karhutla 2025
Pemerintah Indonesia pastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2025 melalui apel gelar pasukan dan peralatan di Pekanbaru.
JAKARTA, 29 April 2025 - Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau 2025. Apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan penanganan karhutla telah dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).
Apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan. Hadir pula Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya. Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei.
Langkah ini diambil sebagai respons atas Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polhukam Nomor 29/2025 yang menunjuk Kemenko Polhukam dan BNPB sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla. Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi apel karena termasuk daerah prioritas penanganan karhutla, bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Karhutla
Berdasarkan data BNPB, Riau mengalami 374 kejadian karhutla dalam satu dekade terakhir (2014-2024), atau 41,75 persen dari total bencana di provinsi tersebut, menempati urutan kedua setelah bencana banjir. Meskipun terjadi penurunan drastis dari 176 kasus pada 2023 menjadi 10 kasus pada 2024, hingga awal 2025 telah terjadi 11 kejadian karhutla di Riau. Hal ini mendorong Gubernur Riau dan sejumlah bupati/wali kota untuk menetapkan status tanggap darurat karhutla.
Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan bersama untuk meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi kering ini. "Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas," tegasnya. Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025, dengan fokus pada pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.
BNPB juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, termasuk sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri (APD), tenda, makanan siap saji, sembako, dan hygiene kit. Persiapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi potensi karhutla di tahun 2025.
Peran Kemenko Polhukam dalam hal ini adalah memastikan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali. Sementara BNPB bertanggung jawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat, dan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan, sebagaimana mandat dari Presiden.
Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah kunci dalam mitigasi karhutla. Dengan dimulainya OMC pada 1 Mei 2025, BNPB berharap dapat membasahi lahan gambut dan mengisi embung sebagai cadangan air. Langkah ini dirasa penting mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April.
Selain OMC, kesiapsiagaan juga mencakup penyediaan logistik dan peralatan yang memadai untuk tim di lapangan. Peralatan ini meliputi sepeda motor khusus, pompa air, genset, APD, tenda, makanan, sembako, dan perlengkapan kebersihan. Kesiapan logistik ini memastikan tim penanggulangan karhutla dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
Respon cepat dari pemerintah daerah dan tim di lapangan sangat krusial dalam mencegah meluasnya kebakaran. Penanganan dini terhadap api kecil dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi potensi karhutla di tahun 2025. Kesiapsiagaan dan mitigasi yang terencana diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana ini.
