Prabowo Wanti-Wanti Ancaman Karhutla Lintas Negara Jelang Musim Kemarau

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak lintas negara dan merusak reputasi Indonesia, sehingga perlu kesiapsiagaan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meningkat menjelang musim kemarau 2025. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lintas negara berupa kabut asap yang membahayakan negara tetangga dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Peringatan ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa.

Menurut Budi Gunawan, "Presiden menekankan pentingnya mempertahankan capaian pengendalian kebakaran hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, kesehatan, tetapi juga pada geopolitik kawasan akibat asap lintas batas negara." Oleh karena itu, pemerintah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Desk ini melibatkan berbagai lembaga strategis, termasuk Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup, untuk memastikan penanganan terpadu dan efektif.

Langkah pembentukan Desk Karhutla ini didasari pada peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dari April hingga September 2025, serta data satelit Terra Aqua NASA yang mencatat 144 titik api dan 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat Riau, sebagai salah satu wilayah yang terdampak serius, telah mengalami kebakaran lahan seluas 80 hektare. Wilayah lain yang juga terdampak meliputi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Kesiapsiagaan Nasional Hadapi Karhutla

Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mitigasi dan pencegahan karhutla. Perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan memiliki peran krusial dalam mematuhi dan menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan kebakaran di wilayah konsesinya. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan, termasuk melalui pelaporan titik api oleh elemen masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Palang Merah Indonesia (PMI), mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan secara tegas. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif karhutla, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun reputasi Indonesia di kancah internasional.

Desk Karhutla yang dibentuk pada 13 Maret 2025 ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penanganan karhutla. Dengan adanya komando terpadu ini, diharapkan penanganan karhutla dapat lebih efektif dan efisien.

Langkah Mitigasi dan Pencegahan

Beberapa langkah mitigasi dan pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah antara lain: peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah rawan karhutla, penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla dan cara pencegahannya. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan setiap titik api yang ditemukan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, seperti membakar lahan.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penanggulangan karhutla, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan peralatan pemadam kebakaran.

Kesimpulan

Ancaman karhutla merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu dan komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi karhutla, demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan reputasi Indonesia di mata dunia. Harapan besar Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hutan Indonesia dan nama baik bangsa menjadi pengingat penting akan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ancaman ini. "Presiden dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada seluruh elemen di lapangan. Mari jaga hutan kita, lindungi rakyat, dan jaga nama baik bangsa di mata dunia," tegas Budi Gunawan.