Kalimantan Tengah Terancam Karhutla: BNPB Dorong Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
BNPB melaporkan peningkatan kejadian karhutla di Kalimantan Tengah dan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Jakarta, 5 Mei 2025 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dua kejadian karhutla, masing-masing seluas 0,5 hektare di Kabupaten Lamandau dan 1 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat, telah berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD setempat pada Sabtu (3/5). Hal ini menjadi peringatan dini akan potensi ancaman yang lebih besar di masa mendatang.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa pemadaman dilakukan sejak awal kemunculan titik api. "Pemadaman telah dilakukan sejak awal kemunculan titik api dan saat ini kedua lokasi telah dinyatakan padam," ujarnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya respon cepat dalam menangani karhutla untuk mencegah meluasnya kerusakan.
Data dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sebanyak 38 kejadian karhutla terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah antara Januari hingga 4 Mei 2025, dengan 180 titik panas terdeteksi dan total lahan terdampak mencapai 25,46 hektare. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.
Ancaman Karhutla di Kalimantan Tengah
Kabupaten Sukamara menjadi wilayah dengan lahan terbakar terbesar, mencapai 6,90 hektare, diikuti Kabupaten Barito Utara dengan 4,01 hektare. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Fakta ini menunjukkan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab utama dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
BNPB menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla. Peralatan pemadaman, kendaraan operasional, personel, dan anggaran cadangan harus disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan ini krusial untuk meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Enam provinsi prioritas rawan karhutla, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau, harus memperkuat langkah kesiapsiagaan. Kalimantan Timur juga termasuk dalam daftar penanganan khusus. Pentingnya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam penanganan karhutla sangatlah penting.
Pencegahan dan Peran Masyarakat
Abdul Muhari juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik ini merupakan salah satu penyebab utama karhutla. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya masing-masing. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang komprehensif sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak karhutla. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat krusial dalam menghadapi ancaman ini. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, diharapkan dampak buruk karhutla dapat diminimalisir.
Perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla dan pentingnya pencegahan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera.
BNPB berharap dengan adanya langkah-langkah yang komprehensif ini, Kalimantan Tengah dapat terhindar dari ancaman karhutla yang lebih besar di masa mendatang. Kesiapsiagaan dan kerjasama semua pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana ini.