Kalimantan Barat: Provinsi Kedua Terbanyak Titik Api di Indonesia
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak kedua di Indonesia pada 16 Mei 2025, dengan total 57 titik, setelah Riau, meskipun Riau memiliki luas lahan terbakar lebih besar.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak kedua di Indonesia pada 16 Mei 2025, menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Dengan total 57 titik panas, Kalbar berada di posisi kedua setelah Riau. Meskipun jumlah titik panas lebih sedikit dibandingkan Riau, luas lahan terbakar di Kalbar mencapai lebih dari 400 hektare, menempatkannya di posisi kedua setelah Riau yang memiliki lebih dari 600 hektare lahan terbakar. Kebakaran ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk pengelolaan lahan yang kompleks dan peran aktif perusahaan perkebunan yang masih kurang dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan keprihatinannya terkait situasi ini saat kunjungannya ke Pontianak. Ia menekankan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini, mengingat sekitar 100 hektare dari lahan yang terbakar di Kalbar merupakan lahan gambut, yang lebih sulit dipadamkan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hanif di Pontianak pada hari Sabtu.
Perlu adanya kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Menteri Hanif juga menyoroti kompleksitas manajemen lahan di Kalbar, yang memiliki luas wilayah 14 juta hektare namun hanya dikelola oleh satu gubernur, berbeda dengan Pulau Jawa yang memiliki enam gubernur untuk wilayah seluas 13 juta hektare.
Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat
Kalimantan Barat menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah titik panas yang signifikan menunjukkan tingginya risiko kebakaran, terutama di lahan gambut yang luasnya mencapai 2,4 juta hektare. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa 70 hingga 80 persen kejadian karhutla terjadi di luar kawasan hutan, sehingga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak.
Menteri Hanif menekankan pentingnya peran perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pencegahan karhutla. Ia berharap adanya koordinasi dan dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Barat untuk memastikan sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanggulangan, terutama untuk kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan. "Water bombing pun akan percuma kalau yang terbakar itu lahan gambut," tegas Menteri Hanif.
Kompleksitas Manajemen Lahan di Kalimantan Barat
Luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 14 juta hektare, dibandingkan dengan Pulau Jawa yang memiliki luas 13 juta hektare namun dikelola enam gubernur, menjadi salah satu faktor yang mempersulit manajemen lahan. Kondisi ini membutuhkan strategi pengelolaan lahan yang terintegrasi dan efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Perbedaan pengelolaan lahan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah karhutla di Kalbar. Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan juga keterlibatan aktif dari masyarakat.
Dengan luas lahan gambut yang signifikan, Kalimantan Barat memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan lahan gambut untuk mencegah kebakaran. Pengelolaan yang baik akan meminimalisir risiko kebakaran dan melindungi lingkungan.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Pemerintah menekankan pentingnya upaya pencegahan karhutla dibandingkan penanggulangan. Hal ini dikarenakan penanggulangan kebakaran lahan gambut sangat sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Strategi pencegahan yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting.
Beberapa strategi pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, pengelolaan lahan yang baik dan berkelanjutan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
Kesimpulannya, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, dengan fokus utama pada pencegahan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sangat krusial untuk mengatasi masalah ini.
