Cegah Karhutla di Kalbar: Menteri Hanif Tekankan Sinergi Jaga Ketahanan Pangan dan Energi

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq tekankan pentingnya kesiapsiagaan mencegah karhutla di Kalimantan Barat demi menjaga ketahanan pangan dan energi nasional serta sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pontianak, 17 Mei 2025 (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan demi menjaga keberhasilan program ketahanan pangan dan energi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan konsolidasi kesiapsiagaan antisipasi karhutla bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pemangku kepentingan di Pontianak, Sabtu.

"Jangan menunggu api datang baru kita bergerak cepat. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mencegah bencana dan melindungi produktivitas lahan," tegas Menteri Hanif. Kalimantan Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi. Ancaman kebakaran, jika tidak ditangani sejak dini, dapat mengganggu produktivitas pangan dan bioenergi secara nasional. Menteri Hanif juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.

Data per 16 Mei 2025 menunjukkan terdapat 198 titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat, menurun 62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, potensi kebakaran tetap tinggi, terutama memasuki musim kemarau yang diperkirakan dimulai Juni mendatang. "Kita tidak boleh lengah. Titik api bisa muncul kembali ketika cuaca mulai kering. Semua pihak harus siaga sejak sekarang," imbuhnya.

Peran Dunia Usaha dalam Pencegahan Karhutla

Kementerian LHK mencatat 79 areal Hak Guna Usaha (HGU) terbakar sepanjang 2015 hingga 2024 dengan total luas sekitar 42.476 hektare. Beberapa lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang, menunjukkan lemahnya upaya pencegahan dari perusahaan terkait. "Kami minta perusahaan tidak hanya menanggulangi, tetapi aktif mencegah karhutla. Lengkapi sistem tanggap darurat internal, mulai dari regu pemadam, alat, hingga jalur komunikasi," kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif mendorong perusahaan untuk rutin melakukan patroli, simulasi penanggulangan, serta menyusun peta kerawanan dan prosedur mitigasi yang jelas. GAPKI Kalimantan Barat, menaungi 78 perusahaan sawit, memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan. Dukungan GAPKI, melalui edukasi internal, penyediaan alat pemadam, dan kepatuhan terhadap SOP, sangat penting.

Kebakaran lahan seringkali dipicu oleh pembukaan lahan secara tradisional, terutama di lahan gambut dan lahan tidur yang tidak terpantau. Lahan konflik dan wilayah open access tanpa penjagaan memperparah situasi. "Ketidaksiapan di lapangan membuat api cepat meluas. Kita butuh posko siaga terpadu di daerah rawan, serta sistem deteksi dan pelaporan dini yang berjalan optimal," jelas Hanif.

Sinergi dan Penegakan Hukum

Keberhasilan program ketahanan pangan dan energi sangat bergantung pada stabilitas dan kelestarian lahan. Pemerintah tidak akan mentolerir praktik pembakaran lahan yang disengaja, dan penegakan hukum akan diperkuat. Masyarakat sekitar areal perusahaan juga harus dilibatkan dalam edukasi dan gotong royong mencegah karhutla. "Ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral kita bersama," pungkas Hanif.

Upaya pencegahan karhutla membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemantauan titik rawan, edukasi masyarakat, dan penyediaan sarana pemadam kebakaran yang memadai merupakan langkah-langkah krusial yang harus dilakukan secara sinergis. Dengan demikian, ketahanan pangan dan energi nasional dapat terjaga dengan baik.