PCO Dukung Pencegahan Karhutla Lewat Penguatan Komunikasi Publik
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mendukung pencegahan karhutla melalui penguatan komunikasi publik terkoordinasi untuk mencegah bencana asap lintas negara di musim kemarau 2025.
Jakarta, 29 April 2025 - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) secara aktif berperan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Strategi yang diusung adalah penguatan komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Fritz Edward Siregar, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau.
Menurut Fritz, harmonisasi komunikasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan. PCO berkomitmen untuk mengamplifikasi pesan-pesan penting terkait pencegahan karhutla kepada masyarakat luas. Kerja sama antar instansi dinilai krusial agar informasi pencegahan karhutla sampai dengan efektif, termasuk edukasi tentang bahaya kebakaran lahan dan pentingnya peran serta masyarakat.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim kemarau 2025 akan dimulai bertahap per wilayah, mulai April hingga September. Sementara itu, data satelit Terra Aqua NASA mencatat 144 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, termasuk 80 hektare lahan terdampak di Riau. Wilayah yang terdampak meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Langkah Terpadu Pemerintah dalam Menghadapi Karhutla
Komitmen PCO merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menghadapi musim kemarau 2025. Upaya ini juga bertujuan menjaga lingkungan dan reputasi Indonesia dari ancaman kabut asap yang dapat melintasi batas negara. Dalam apel yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan, disosialisasikan pula Desk Karhutla yang dibentuk pada 13 Maret 2025 di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Desk ini melibatkan BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Menko Polkam Budi Gunawan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani karhutla. Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan baik untuk mitigasi maupun pencegahan.
Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wamenkes Dante Saksono, Wamen ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan, dan Wakil Kepala BIN Komjen Imam Sugianto.
Pentingnya Peran Serta Masyarakat
Penguatan komunikasi publik menjadi strategi kunci dalam upaya pencegahan karhutla. Informasi yang akurat dan mudah dipahami perlu disebarluaskan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran lahan sangat penting untuk keberhasilan upaya ini. Melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif, diharapkan kesadaran masyarakat akan bahaya karhutla semakin meningkat.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sumber daya dan teknologi yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah juga sangat penting untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir dampak buruk karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Melalui langkah-langkah terpadu dan komunikasi yang efektif, diharapkan Indonesia dapat menghadapi musim kemarau 2025 dengan lebih siap dan mampu mencegah terjadinya karhutla skala besar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya ini.
Pencegahan karhutla membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat melindungi lingkungan dan mencegah dampak negatif karhutla bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian negara.
